Sumenep,Globalindo.net – Video berdurasi satu menit delapan detik yang menyebut adanya setoran rutin dari pelaku tambang pasir ilegal kepada oknum aparat keamanan, kepala desa, dan bahkan media, telah menjadi bola panas di tengah masyarakat kepulauan. Jika sebelumnya banyak yang meragukan keasliannya, kini sejumlah pihak mulai percaya bahwa isi video tersebut mengandung kebenaran.
Jika benar demikian, maka ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Ini adalah indikasi hancurnya sistem pengawasan, lemahnya integritas aparatur, dan rusaknya moral sebagian oknum di lapangan.
Tambang ilegal yang dibiarkan berlangsung selama berbulan-bulan jelas menunjukkan bahwa fungsi kontrol pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah jika praktik ilegal itu justru ‘dilindungi’ oleh aliran dana, maka penegakan hukum di daerah telah dinodai oleh kepentingan transaksional.
Jika oknum kepala desa benar menerima setoran, maka telah terjadi pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Kepala desa adalah pelayan masyarakat, bukan pelindung pelaku perusak lingkungan. Sementara jika ada oknum media yang terlibat, maka ini adalah pengkhianatan terhadap profesi jurnalis yang seharusnya menjadi pengawal kebenaran, bukan penerima amplop kebohongan.
Yang lebih menyakitkan, penambangan ilegal ini juga merusak _mangrove yang telah ditanam selama tiga tahun terakhir oleh masyarakat setempat_Mangrove yang seharusnya menjadi benteng ekosistem pesisir kini hancur begitu saja, menyisakan luka mendalam bagi warga yang dengan susah payah merawatnya demi masa depan anak cucu mereka.
Lalu bagaimana kita harus menyikapi?
pertama, Usut Tuntas dan Terbuka
Penegak hukum harus turun tangan secara serius. Bukan hanya menindak pelaku tambang, tapi juga memanggil dan memeriksa semua pihak yang disebutkan dalam video. Jika perlu, bentuk tim independen yang melibatkan akademisi dan tokoh masyarakat.
kedua, Berikan Sanksi Tegas, Bukan Sekadar Peringatan
Jika terbukti, jangan beri ruang kompromi. Berikan sanksi sesuai aturan yang berlaku bagi aparat jika benar terbukti menyalahgunakan jabatan, berikan tindakan yang tegas jika itu benar, kepada kepala desa jika terbukti menerima uang haram, dan jika benar oknum media, maka publikasikan jika ada keterlibatan oknum media yang mencemari profesi jurnalistik.
ketiga, Reformasi Sosial di Daerah
Kasus ini adalah cermin bahwa integritas di daerah kita sedang sakit, Maka perlu perbaikan bukan hanya dari aparat, tapi juga dari pola pikir masyarakat: bahwa “uang tutup mulut” bukan solusi, dan bahwa diam terhadap kerusakan adalah bentuk pengkhianatan.
Kita tidak bisa membiarkan pesisir rusak karena rakus. Kita juga tidak bisa membiarkan birokrasi dan media runtuh karena segelintir oknum, Kerusakan mangrove yang telah ditanam selama tiga tahun adalah pengingat bahwa dampak penambangan ilegal bukan hanya pada lingkungan hari ini, tapi juga pada keberlangsungan hidup generasi mendatang.
Jika video itu benar, maka biarlah jadi momentum untuk pembersihan total, Kita harus berani: mencabut penyakitnya sampai ke akar, bukan hanya menutupi lukanya dengan perban.
Oleh: Hariyanto, S.Pd — Pemerhati Sosial Kepulauan
