Sumenep,Globalindo.net//– Dugaan pemotongan dana kapitasi di Kabupaten Sumenep semakin mencuat. Keterangan lebih dari 50 persen dari total 30 puskesmas di wilayah kabupaten Sumenep telah masuk ke meja redaksi, mengungkap praktik yang merugikan tenaga kesehatan.
Beberapa tenaga medis menyebutkan potongan dana yang dilakukan mencapai hingga 40 persen dari jumlah seharusnya. “Potongan ini sangat memberatkan dan tidak jelas peruntukannya,” ungkap salah satu sumber anonim.
Bukti berupa dokumen transfer dan kesaksian langsung dari tenaga kesehatan menambah kuat indikasi adanya penyimpangan. Para tenaga medis merasa alokasi dana yang diterima tidak sesuai dengan hak yang seharusnya diterima.
Dana kapitasi, yang seharusnya digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan dan insentif bagi tenaga medis, kini menjadi polemik besar. Ketiadaan transparansi dalam pengelolaan dana menimbulkan kekecewaan di kalangan tenaga kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan P2KB Sumenep, dr. Ellya Fardasah, M.Kes, membantah tuduhan tersebut dan menegaskan pengelolaan dana sudah sesuai aturan. “Kami pastikan semua proses berjalan sesuai regulasi,” ujarnya.
Meski demikian, kesaksian yang diterima dari lebih dari separuh puskesmas di Sumenep memperlihatkan pola pemotongan dana yang sistematis. Banyak pihak meminta agar dilakukan audit menyeluruh untuk mengungkap dugaan ini.
Seorang tenaga medis mengaku insentif yang diterima jauh lebih kecil dibandingkan jumlah potongan. “Kami hanya mendapatkan sebagian kecil, tapi potongannya sangat besar,” tuturnya dengan nada kecewa.
Desakan untuk menyelesaikan kasus ini terus meningkat. Publik meminta transparansi penuh dalam pengelolaan dana kapitasi agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.
Saat ini, laporan resmi terkait dugaan pemotongan dana telah diteruskan ke otoritas berwenang. Masyarakat menunggu langkah tegas aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas masalah ini dan memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan.”
Pewarta: HR
Editor;Purwati
