Kabupaten Malang, 30 Desember – Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Malang
sepanjang tahun ini menunjukkan berbagai pencapaian signifikan. Realisasi pendapatan daerah mencapai 76,74% dari target yang ditetapkan, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang 71,45% dari total pendapatan. Pajak daerah menjadi penyumbang utama dengan realisasi 86,21%, sementara sektor retribusi daerah masih tertinggal dengan capaian hanya 50,46%.
Efektivitas PAD selama beberapa tahun terakhir juga mencatat tren yang cukup baik. Pada 2018, efektivitas PAD mencapai 120%, meski turun pada 2019 (119%) dan 2020 (82%). Pada 2021, terjadi perbaikan dengan angka 93%, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk beradaptasi dalam mengelola sumber pendapatan lokal.
Sementara itu, efisiensi anggaran menjadi salah satu poin kuat Kabupaten Malang. Pada 2024,
belanja barang dan jasa terealisasi sebesar 60,84%, dan belanja bantuan keuangan mencatat angka 87,98%. Hal ini menunjukkan alokasi anggaran yang tepat sasaran, meski optimalisasi lebih lanjut masih diperlukan di sektor tertentu.
Dari sisi akuntabilitas, realisasi dana bantuan sosial mencapai 61,02%, sedangkan hibah
mencatat angka 84,53% dari target. Meski capaian ini menunjukkan pengelolaan yang cukup baik, pelaporan penggunaan anggaran kepada publik perlu ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin solid.
Suprobowati dan Hariono, dalam penelitian mereka yang diterbitkan pada 2020, menyoroti
pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut nya, pelaporan yang
terbuka dan akuntabel menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Masyarakat perlu mengetahui secara jelas bagaimana anggaran digunakan, sehingga mereka dapat ikut mengawasi dan berkontribusi dalam peningkatan tata kelola keuangan,” Langkah strategis seperti digitalisasi laporan keuangan dan mendorong partisipasi publik dinilai penting untuk menciptakan tata kelola yang lebih terbuka. Dengan mengedepankan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, Kabupaten Malang dapat memperkuat posisinya sebagai model pengelolaan keuangan daerah yang sukses di Indonesia.
Masyarakat kini menantikan langkah nyata pemerintah daerah dalam menjawab tantangan ini dan mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.
Fazatul Imro’atus Sholikha
Mahasiswi Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
