Medan, 30 Desember 2024 – Pengelolaan keuangan daerah menjadi sorotan utama dalam pembangunan Kota Medan. Di tengah upaya mendukung otonomi daerah, pertanyaan besar muncul: sejauh mana transparansi dan efisiensi dalam mengelola anggaran telah tercapai?
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Medan telah menunjukkan berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi. Namun, tantangan besar masih ada, terutama dalam memastikan belanja daerah digunakan secara efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut beberapa pengamat, keterbukaan informasi keuangan di Kota Medan masih membutuhkan peningkatan. “Transparansi merupakan fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik. Masyarakat perlu memiliki akses yang mudah terhadap data anggaran, termasuk realisasi dan target belanja,” ujar salah satu ahli kebijakan publik.
Data menunjukkan, belanja barang dan jasa di berbagai daerah sering kali tidak mencapai target efisiensi yang diharapkan. Pemerintah Kota Medan diharapkan dapat belajar dari evaluasi daerah lain, seperti Kabupaten Malang, yang berhasil mencapai efisiensi hingga 60% dari total anggaran belanja.
Selain itu, penguatan akuntabilitas juga menjadi perhatian. Laporan penggunaan dana publik harus dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Akuntabilitas yang rendah, menurut para ahli, dapat membuka peluang terjadinya ketidakefisienan atau penyalahgunaan anggaran.
Rekomendasi untuk Perbaikan
Pengelolaan keuangan daerah yang efektif tidak hanya bergantung pada regulasi tetapi juga pada implementasi strategi yang konkret. Berikut adalah beberapa langkah perbaikan yang diusulkan:
1. Digitalisasi Data Keuangan – Penyediaan platform digital yang memungkinkan masyarakat mengakses laporan APBD secara real-time dapat mendorong transparansi.
2. Peningkatan PAD – Perluasan basis pajak dan pemutakhiran sistem pemungutan dapat
menjadi solusi untuk mendongkrak pendapatan daerah.
3. Efisiensi Anggaran – Belanja daerah harus difokuskan pada program prioritas dengan
dampak langsung bagi masyarakat, sekaligus meminimalkan pemborosan.
4. Partisipasi Masyarakat – Melibatkan warga dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran dapat menciptakan tata kelola yang lebih akuntabel.
Wali Kota Medan diharapkan segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi kendala ini. Dengan komitmen yang kuat terhadap transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, Kota Medan dapat menjadikan pengelolaan keuangannya sebagai motor penggerak utama pembangunan daerah.
Javier Firjattullah Nizar Kuncoro
Mahasiswa Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
