Jember – Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jember kembali menjadi perhatian. Meski pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, evaluasi terbaru menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Transparansi Masih Sebatas Formalitas
Laporan evaluasi menyebutkan bahwa Kabupaten Jember telah mempublikasikan dokumen anggaran dan laporan keuangan kepada masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan transparansi. Namun, hasilnya belum sepenuhnya sesuai harapan.
“Masyarakat masih kesulitan memahami informasi keuangan yang disediakan pemerintah. Meski transparansi sudah diterapkan, dampaknya tidak maksimal tanpa sosialisasi yang intensif,” ujar Ach Suaedi, peneliti dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
Selain itu, keterbukaan informasi masih terhambat pada aksesibilitas. Pemerintah Jember disarankan untuk memanfaatkan platform digital yang lebih mudah diakses publik, guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran.
Efisiensi Anggaran Dinilai Kurang Optimal
Salah satu temuan penting dalam evaluasi adalah rendahnya efisiensi pengelolaan anggaran.
Data menunjukkan rasio efektivitas anggaran terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, dari 100,77% pada 2019 menjadi hanya 88,25% pada 2021.
Fluktuasi ini mengindikasikan masih lemahnya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan Jember pada dana pusat juga dinilai terlalu tinggi, sehingga menimbulkan risiko fiskal jangka panjang.
“Pemerintah harus fokus pada pengembangan aset daerah dan memperkuat pemungutan PAD agar tidak terlalu bergantung pada transfer dari pusat,” tegas Suaedi.
DPRD dan Publik Diharapkan Berperan Aktif
Selain masalah teknis, evaluasi juga menyoroti pentingnya pengawasan anggaran yang lebih ketat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diharapkan memainkan peran lebih aktif dalam memastikan penggunaan anggaran sesuai perencanaan. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran strategis dalam mengawasi keuangan daerah.
Forum musyawarah pembangunan dianggap menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan ikut terlibat dalam pengawasan anggaran.
Langkah Perbaikan
Untuk menjawab tantangan ini, beberapa langkah konkret direkomendasikan, seperti memperkuat sistem teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, meningkatkan pelatihan bagi aparatur daerah, dan memastikan pelibatan publik dalam proses perencanaan hingga evaluasi anggaran.
Pemerintah Jember juga didorong untuk lebih memprioritaskan program strategis yang mampu meningkatkan PAD. Dengan demikian, Jember tidak hanya meningkatkan efisiensi anggaran, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada bantuan pusat.
Meningkatkan Kepercayaan Publik
Pada akhirnya, transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Jika pemerintah Kabupaten Jember mampu mengatasi kendala yang ada, tata kelola keuangan yang lebih baik bukan lagi sekadar harapan, melainkan kenyataan.
Ach. Suaedi
Mahasiswa prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
