JAWA TIMURMaduraSumenep

Peringatan Penting: Surat Bantuan Dana Mengatasnamakan KNPI Diduga Mencatut Identitas Resmi

53
×

Peringatan Penting: Surat Bantuan Dana Mengatasnamakan KNPI Diduga Mencatut Identitas Resmi

Sebarkan artikel ini

SUMENEP, Globalindo.net — Beredarnya surat permohonan bantuan dana yang mengatasnamakan LSM KNPI dan diduga mencatut logo resmi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menuai perhatian serius Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Kabupaten Sumenep. Surat tertanggal 20 November 2026 ini diketahui beredar di sejumlah instansi pemerintahan di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan.

Ada ketidakcocokan yang mencolok dalam dokumen yang beredar
Kop surat: tercantum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia
Stempel pengesahan: bertuliskan LSM KNPI Indonesia, dengan keterangan jabatan Ketua DPW Madura LSM KNPI Indonesia

Selain itu, surat hanya memuat satu tanda tangan, padahal merujuk Peraturan Organisasi KNPI BAB IV Pasal 7 poin 6, 7, 8, dan 9, surat resmi organisasi harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris pada setiap jenjang kepengurusan.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Sumenep, Khairul Umam, menegaskan
“KNPI merupakan organisasi kepemudaan, bukan LSM. KNPI tidak memiliki LSM KNPI sebagai bagian dari struktur kelembagaan di bawah organisasi tersebut.”

“Penggunaan nama dan logo resmi organisasi tidak boleh dilepaskan dari kejelasan legalitas, mandat, serta mekanisme kelembagaan.”

“Kami tidak berspekulasi mengenai legalitas pihak penerbit, tetapi penggunaan identitas dan atribut KNPI tanpa kejelasan mandat tidak dapat dianggap sebagai persoalan administrasi biasa.”

DPD KNPI Sumenep meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Desa di wilayah Sumenep maupun Pamekasan agar

Tidak serta-merta menindaklanjuti permohonan bantuan yang mengatasnamakan KNPI sebelum verifikasi menyeluruh dan Memastikan legalitas organisasi, keabsahan kepengurusan, hubungan kelembagaan dengan KNPI, serta kewenangan pihak penandatangan
Berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan pemberian dukungan kepada pihak yang mencatut identitas organisasi

DPD KNPI Sumenep menegaskan bahwa klarifikasi ini bukan pembatasan hak berorganisasi. Hak mendirikan organisasi dijamin Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun, hak tersebut berbeda dengan kewenangan menggunakan identitas dan mengatasnamakan organisasi lain yang telah memiliki struktur dan aturan sendiri.

Pihak yang menggunakan nama dan atribut KNPI diminta untuk menunjukkan secara terbuka dasar legalitas serta mandat organisasinya.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi membuka ruang klarifikasi bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai legalitas kelembagaan, penggunaan logo KNPI, serta dasar penerbitan surat permohonan bantuan tersebut.”

Pewarta: HR

Tinggalkan Balasan