SUMENEP, Globalindo.net – Proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Sumenep untuk mengisi kursi yang ditinggalkan almarhum Abd. Rahman semakin menjadi sorotan. Pasalnya, mekanisme penentuan calon pengganti di internal DPC PDI Perjuangan Sumenep belum mendapatkan penjelasan terbuka, sementara upaya konfirmasi kepada jajaran pengurus justru berujung saling mengarahkan.
Nama Badrul Akhmadi yang disebut sebagai calon pengganti almarhum Abd. Rahman dari Dapil III turut menjadi perhatian. Namun, sejumlah aspek penting dalam proses tersebut masih belum terjawab, mulai dari mekanisme penentuan nama, dasar pertimbangan partai, hingga sejauh mana tahapan administrasi PAW telah berjalan.
Ketidakjelasan informasi tersebut semakin terlihat ketika redaksi berupaya meminta konfirmasi kepada pengurus DPC PDI Perjuangan Sumenep.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Sumenep, Abrari, tidak memberikan penjelasan substantif mengenai persoalan tersebut. Ia justru mengarahkan konfirmasi kepada Ketua DPC atau Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), dengan alasan sedang menjalani studi di luar daerah.
“Ijin masih studi di luar. Hal dimaksud bisa ke ketua or bappilu. Afwan wa syukron,” jawab Abrari melalui pesan singkat WhatsApp, Rabu (11/11/2026).
Namun, ketika persoalan tersebut diarahkan kepada Ketua Bappilu DPC PDI Perjuangan Sumenep, Hosnan, penjelasan mengenai proses PAW juga belum diperoleh.
Situasi ini memperlihatkan belum adanya keterangan yang jelas dari pengurus partai yang dikonfirmasi. Sekretaris mengarahkan kepada Ketua DPC atau Bappilu, sementara Ketua Bappilu belum memberikan penjelasan substantif mengenai persoalan yang menjadi perhatian publik tersebut.
Padahal, proses PAW anggota DPRD bukan perkara sederhana yang cukup diselesaikan melalui komunikasi internal partai. Pengisian kursi legislatif berkaitan langsung dengan keberlanjutan mandat politik hasil pemilihan umum dan keterwakilan masyarakat di lembaga perwakilan rakyat.
Karena itu, publik patut mendapatkan penjelasan mengenai dasar dan mekanisme penentuan calon pengganti. Apalagi, ketika nama Badrul Akhmadi mulai disebut dalam proses tersebut, keterbukaan informasi menjadi penting untuk menghindari spekulasi maupun persepsi adanya proses yang tidak transparan.
PDI Perjuangan sebagai partai politik yang memiliki keterwakilan di DPRD semestinya mampu menjelaskan proses tersebut secara terbuka dan proporsional. Terlebih, jabatan Sekretaris DPC dan Ketua Bappilu merupakan posisi strategis dalam struktur organisasi partai yang dapat menjadi pintu komunikasi publik sesuai kewenangan masing-masing.
Pertanyaan mendasar yang kini menunggu jawaban adalah bagaimana mekanisme penentuan calon PAW dilakukan, siapa yang memiliki kewenangan mengusulkan nama, serta apakah seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sebab, transparansi dalam proses PAW bukan hanya menyangkut kepentingan partai, melainkan juga menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana kursi wakil rakyat yang mereka pilih akan diisi.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang klarifikasi kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep, Ketua Bappilu Hosnan, Sekretaris DPC Abrari, serta pihak-pihak terkait lainnya guna memperoleh penjelasan yang utuh dan berimbang.”
Pewarta: HR
