MAKAH,Globalindo.net – Pelayanan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia di Tanah Suci kembali menuai keluhan keras dari para jamaah. Secara khusus, jamaah asal Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyatakan kekecewaan mendalam atas kualitas layanan yang dinilai jauh dari harapan, baik selama berada di Mekah maupun di Madinah. Bagi para jamaah, fasilitas dan pelayanan yang diterima sangat tidak sebanding dengan biaya yang telah disetor, bahkan dianggap merugikan hak mereka sebagai jamaah haji Indonesia.
Seorang jamaah asal Sumenep sebut saja musahnan ketua MP3S meluapkan kekecewaannya, mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan panitia penyelenggara terasa mengecewakan secara umum. Ia menyoroti tiga masalah utama yang paling terasa dan sangat mengganggu kenyamanan beribadah dirinya maupun rekan-rekan jamaah lainnya.
Keluhan pertama yang paling banyak disuarakan adalah masalah penyajian menu makanan. Sesuai standar dan janji yang disampaikan pemerintah, menu yang disediakan seharusnya menggunakan bumbu khas Indonesia atau Nusantara serta wajib menyajikan ikan laut secara berkala. Namun kenyataan di lapangan sangat berbeda.
“Kami merasa sangat dirugikan soal makanan. Yang dijanjikan ada rasa bumbu Indonesia, ada ikan laut, itu hanya tertulis di kertas saja. Faktanya, rasa masakan sama sekali tidak cocok di lidah kami, rasanya seperti masakan lokal Arab yang sama sekali tak ada sentuhan bumbu Nusantara. Ikan laut pun tak pernah kami temui di meja makan, padahal itu sudah jadi aturan dan standar yang disepakati,” ungkap jamaah tersebut.
Menurutnya, hal ini sangat berpengaruh pada kondisi fisik jamaah. Karena rasa makanan yang kurang pas dan kandungan gizi yang tidak sesuai harapan, banyak jamaah asal Sumenep yang mengalami gangguan nafsu makan, padahal tenaga sangat dibutuhkan untuk menjalankan rangkaian ibadah yang berat.
Keluhan kedua menyangkut penyediaan armada transportasi, terutama saat pelaksanaan Armusna (perpindahan dari Mekah ke Mina, Arafah, Muzdalifah dan kembali ke Mekah). Momen ini adalah waktu paling krusial dan melelahkan, namun dukungan sarana angkutan dinilai sangat buruk.
“Kondisi bus yang disediakan membuat kami sangat menderita. Kapasitas tidak sebanding jumlah penumpang, perjalanan berlangsung sangat lama dengan kondisi kendaraan yang kurang terawat, dan tidak ada kenyamanan sedikit pun. Padahal saat Armusna itu fisik kami sedang habis-habisnya beribadah, malah harus diperberat dengan perjalanan yang sangat melelahkan di dalam kendaraan yang tidak layak,” keluhnya jamaah asal sumenep Madura.
Jamaah menilai, penyelenggara tidak mempertimbangkan kondisi fisik jamaah yang sebagian besar berusia lanjut. Pengaturan keberangkatan dan rute yang tidak tertata rapi membuat waktu perjalanan menjadi sangat lama dan menyita tenaga yang seharusnya digunakan untuk beribadah.
Tak hanya makanan dan kendaraan, kualitas akomodasi atau tempat tinggal di Madinah pun tak luput dari sorotan tajam. Meski lokasi hotel terbilang cukup dekat dengan Masjid Nabawi, kondisi kebersihannya sangat memprihatinkan.
“Begitu kami masuk ke kamar masing-masing di Madinah, kami kaget. Kamar yang kami tempati masih terlihat kotor, debu masih menempel di sudut-sudut, lantai belum disapu bersih, dan fasilitas kamar terlihat berdebu dan kurang dirawat. Padahal kami sudah membayar mahal, berharap mendapatkan tempat istirahat yang bersih dan nyaman setelah beribadah,” jelasnya.
Hal ini tentu sangat mengurangi ketenangan batin jamaah. Madinah adalah tempat yang suci dan penuh kedamaian, namun kondisi kamar yang kotor membuat suasana hati menjadi tidak tenang dan kurang nyaman untuk beristirahat maupun beribadah di dalam kamar.
Merasa sangat dirugikan oleh pelayanan yang jauh di bawah standar tersebut, jamaah asal Sumenep itu menuntut pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk segera melakukan evaluasi total dan pengawasan ulang yang ketat terhadap seluruh pihak penyedia jasa, mulai dari pengusaha katering makanan, perusahaan penyedia armada transportasi, hingga manajemen pengelola hotel.
“Pemerintah wajib turun tangan mengecek ulang kontrak dan kinerja pengusaha katering maupun pemilik armada ini. Jangan sampai uang negara dan uang jamaah hanya dinikmati pengusaha, sementara kami yang beribadah menderita. Standar yang ada harus ditegakkan, jangan cuma jadi tulisan saja,” tegasnya.
Lebih jauh, ia bahkan mengemukakan usulan keras yang menjadi aspirasi banyak jamaah: jika pemerintah RI dinilai sudah tidak mampu lagi mengelola penyelenggaraan haji dengan baik dan profesional, maka sebaiknya pengelolaan diserahkan kepada pihak swasta yang lebih berpengalaman dan mampu menjamin kualitas layanan.
“Kalau memang dirasa kurang mampu mengelola pelaksanaan haji sampai tuntas dan memuaskan, kenapa tidak dibuka peluang bagi pihak swasta yang lebih ahli? Kami membayar mahal, kami berhak dapat pelayanan terbaik. Kami datang ke Tanah Suci untuk beribadah, bukan untuk menderita karena pelayanan yang buruk dan mengecewakan,” pungkasnya.
Keluhan ini kini mulai bergema luas di kalangan jamaah asal Jawa Timur. Masyarakat berharap, pemerintah mendengar jeritan hati para jamaah dan memperbaiki sistem pelayanan agar di tahun-tahun mendatang, citra pelayanan haji Indonesia bisa kembali menjadi yang terbaik, setara dengan besarnya jumlah jamaah dan besarnya biaya yang dikeluarkan.”
Pewarta: HR
