SUMENEP,Globalindo.net – Polemik mengenai mekanisme pengambilan ijazah di Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura terus bergulir. Menindaklanjuti informasi yang beredar terkait dugaan adanya perbedaan perlakuan terhadap mahasiswa dalam proses pengambilan ijazah, redaksi melakukan konfirmasi langsung kepada pihak kampus.
Dalam pertemuan tersebut, redaksi ditemui oleh Wakil Rektor I Bidang Kemahasiswaan, Budi Suswanto, bersama staf akademik bernama Abdil.
Saat dimintai penjelasan mengenai prosedur pengambilan ijazah, Abdil menegaskan bahwa pihak kampus menerapkan aturan yang ketat terhadap seluruh mahasiswa tanpa pengecualian.
“Untuk urusan ijazah kami memang ketat. Jadi semua mahasiswa jika belum menyelesaikan administrasi secara lengkap, termasuk tanggungan keuangan, maka tidak akan bisa mengambil ijazah tersebut,” tegas Abdil kepada redaksi.
Pernyataan serupa juga disampaikan Wakil Rektor I, Budi Suswanto. Menurutnya, mekanisme yang diterapkan kampus telah memiliki prosedur yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh mahasiswa.
“Saya juga mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku di UNIBA. Semua harus sesuai aturan yang ada,” ujarnya.
Namun dalam proses konfirmasi tersebut, redaksi menunjukkan sejumlah bukti yang sebelumnya telah dihimpun terkait dugaan adanya mahasiswa yang tetap dapat mengambil ijazah meskipun disebut masih memiliki tanggungan administrasi.
Setelah melihat bukti yang ditunjukkan redaksi, Budi Suswanto tampak terkejut dan hanya menggelengkan kepala. Ia mengaku tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut karena persoalan tersebut berada di luar kewenangannya.
“Kalau memang itu faktanya, saya harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Rektor. Yang penting, selaku Wakil Rektor I saya sudah menjalankan tugas sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan baru di tengah polemik yang berkembang. Sebab sebelumnya pihak kampus menegaskan bahwa mahasiswa yang masih memiliki tunggakan administrasi tidak dapat mengambil ijazah.
Sementara itu, informasi dan bukti yang diperoleh redaksi menunjukkan adanya dugaan kondisi berbeda yang perlu mendapatkan klarifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang di lingkungan kampus.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari pimpinan universitas terkait konsistensi penerapan aturan tersebut. Transparansi dinilai penting untuk menghindari munculnya persepsi adanya perlakuan berbeda terhadap mahasiswa yang berada dalam kondisi serupa.
Selain itu, polemik ini juga berkaitan dengan dugaan munculnya rincian tagihan administrasi yang dipersoalkan oleh salah satu mahasiswa setelah ia meminta penjelasan kepada pihak kampus. Sejumlah pihak menilai seluruh data administrasi mahasiswa seharusnya telah terdokumentasi secara baik dalam sistem akademik sehingga dapat diakses dan dijelaskan secara akuntabel kapan pun diperlukan.
Aktivis di Sumenep menilai bahwa klarifikasi terbuka dari pihak rektorat menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi.
Hingga berita ini diterbitkan, tim media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi lanjutan dari Rektor UNIBA Madura terkait temuan tersebut.”
Pewarta:HR
