SUMENEP,Globalindo.net – Suara dan kehadiran Sutan Hadi, Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) 1 sekaligus anggota Komisi I, kini dipertanyakan publik. Hal itu menyusul memuncaknya aduan masyarakat Desa Parsanga terkait sengketa lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan markas Batalyon YonTP 931/Ksatria Jokotole, di mana wilayah tersebut masuk dalam daerah pemilihannya.minggu 24/05/2026
Polemik ini bermula ketika puluhan warga Desa Parsanga mendatangi DPRD untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka. Warga merasa hak kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) terabaikan karena masuk dalam kawasan yang diklaim Perhutani. Aduan tersebut disampaikan secara resmi melalui DPC PDI Perjuangan Sumenep, partai yang selama ini menyandang semboyan dan identitas sebagai pembela serta pelindung “wong cilik” atau rakyat kecil.
Namun, yang menjadi sorotan tajam adalah absennya sosok Sutan Hadi di tengah gelombang aduan tersebut. Padahal, secara wilayah administrasi Desa Parsanga masuk dalam Dapil 1 yang diwakilinya. Lebih dari itu, persoalan pertanahan, hukum, dan perlindungan masyarakat adalah ranah utama yang menjadi lingkup tugas dan wewenang Komisi I tempat ia bernaung.
Masyarakat yang mengadu mengaku sangat berharap kehadiran dan pembelaan nyata dari wakil rakyat mereka. Mengingat aduan disalurkan melalui partai yang dikenal memperjuangkan rakyat, warga berharap Sutan Hadi tampil sebagai garda terdepan yang menerima, mengawal, dan menyelesaikan masalah ini.
“Kami mengadu lewat DPC PDI Perjuangan karena percaya semboyan partai ini pembela wong cilik. Tapi anehnya, justru anggota dewan yang dapilnya di sini, yang komisinya menangani masalah tanah dan hukum, Pak Sutan Hadi, malah tidak terlihat hadir mendampingi kami. Padahal ini masalah nasib tanah kami, tanah rakyat kecil,” ungkap salah satu perwakilan warga.
Kekecewaan warga semakin mendalam karena hingga saat ini, belum ada langkah nyata maupun pernyataan tegas yang disampaikan Sutan Hadi terkait nasib tanah mereka. Warga menilai, cukup sudah janji-janji manis saat masa kampanye. Kini, di saat mereka benar-benar membutuhkan perjuangan wakil rakyat, yang dibutuhkan bukan lagi kata-kata, melainkan tindakan konkret.
“Kami tidak butuh janji lagi. Kami butuh bukti! Bukti bahwa beliau benar-benar wakil kami, benar-benar kader partai pembela rakyat. Kalau bukan sekarang saat kami tertekan dan hak kami terancam, kapan lagi beliau harus turun tangan? Kami ingin melihat apakah semboyan partai itu hanya tulisan, atau benar-benar dijalankan oleh anggotanya seperti Pak Sutan,” tegas warga lainnya.
Publik pun kini menunggu sikap politik Sutan Hadi. Apakah ia akan segera bergerak turun ke lokasi, berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Perhutani dan BPN, serta memperjuangkan kejelasan status lahan warga, atau justru tetap diam dan membiarkan konfik agraria ini berlarut-larut di wilayah yang seharusnya ia wakili. Kehadiran dan tindakannya saat ini menjadi ujian nyata kepercayaan masyarakat terhadap dirinya maupun partai yang menaunginya.”
Pewarta: Eka
