Sumenep,Globalindo.net – Polemik pembangunan batalyon militer di wilayah Desa Parsanga, Kabupaten Sumenep jawa timur, semakin panas dan memantik kemarahan warga. Di saat status lahan masih dipersoalkan, alat berat jenis ekskavator justru terus bekerja menggusur area yang diklaim sebagai tanah bersertifikat hak milik (SHM) milik masyarakat.
Warga menilai, pengerjaan proyek di tengah sengketa lahan menunjukkan seolah suara rakyat kecil tidak lagi dianggap penting. Mereka mempertanyakan keberanian pihak-pihak terkait yang tetap menjalankan aktivitas pembangunan meski polemik hukum dan kepemilikan tanah belum selesai.sabtu 23/05/2026
“Tanah kami punya SHM, tapi alat berat terus bekerja. Seakan-akan rakyat harus diam melihat haknya digusur,” ujar salah satu warga dengan nada kecewa.
Di tengah memanasnya situasi, pernyataan pihak Perum Perhutani di sejumlah media justru memicu polemik baru. Perhutani disebut melempar tanggung jawab persoalan status tanah kepada pemerintah desa dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun di sisi lain tetap mempertahankan klaim atas lahan tersebut.
Kondisi ini membuat masyarakat semakin geram. Warga mempertanyakan mengapa pembangunan terus dipaksakan berjalan sementara sengketa kepemilikan tanah belum memiliki kepastian hukum yang jelas.
Polemik tersebut sebelumnya telah dibawa warga ke DPRD Kabupaten Sumenep melalui audiensi resmi. Dalam forum itu, DPRD disebut menjanjikan mediasi antara warga dan pihak terkait. Namun hingga kini, mediasi yang dinanti masyarakat belum juga terealisasi.
Warga kini mulai kehilangan kesabaran. Mereka berharap DPRD tidak hanya hadir sebagai pendengar, tetapi benar-benar berdiri bersama rakyat yang merasa haknya terancam.”
Pewarta:HR
