Arjasa, Kangean – Delapan puluh tahun Indonesia merdeka, namun bagi masyarakat kepulauan di Arjasa, kata “merdeka” terasa begitu jauh dari kenyataan. Satu di antara bukti paling nyata adalah kondisi jalan protokol Arjasa–Pajanangger yang kian hari kian memprihatinkan. Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi mobilitas warga justru seakan menjadi saksi bisu atas abainya perhatian pemerintah, baik kabupaten, provinsi, maupun pusat.
Bagi masyarakat Desa Gelaman, Dusun Songlor, dan Desa Pajanangger, perjalanan menuju pasar pusat Arjasa sudah menjadi rutinitas penuh perjuangan. Setiap hari mereka harus menempuh jalan berbatu, berlubang, bahkan berdebu di musim kemarau dan berlumpur ketika hujan tiba. Para pelajar SMP, MTs, SMA, SMK, hingga MA pun terpaksa melewati jalur yang sama. Sepanjang jalan hingga depan SMA Negeri Arjasa, pemandangan jalan hancur bukan hal baru, melainkan kenyataan yang sudah bertahun-tahun mereka hadapi.
“Kami tidak merasakan seperti yang dirasakan orang-orang di daratan Sumenep. Jalan ke pelosok di sana sudah mulus berlapis hotmix, sementara kami di kepulauan harus berjuang menghindari bebatuan. Seakan kami memang dilupakan,” ungkap Imam, tokoh pemuda Desa Gelaman, Sabtu (16/8/2025).
Imam tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Baginya, kondisi ini bukan hanya sekadar persoalan infrastruktur, melainkan soal keadilan. “Hati kami teriris. Kami seolah-olah dibiarkan begitu saja. Di mana keadilan? Di mana Dewan Perwakilan Rakyat yang katanya menjadi jembatan aspirasi rakyat? Dengarkan seruan kami, sambungkan lidah kami kepada mereka yang punya kewenangan dan kebijakan,” tegasnya dengan suara bergetar.
Jalan protokol Arjasa–Pajanangger bukanlah jalan biasa. Ia adalah urat nadi kehidupan masyarakat kepulauan. Lewat jalan itu, hasil tangkapan nelayan dibawa ke pasar, bahan pangan didistribusikan ke rumah-rumah, anak-anak berangkat sekolah, dan warga mencari layanan kesehatan. Rusaknya jalan berarti terhambatnya perputaran ekonomi, tertundanya akses pendidikan, bahkan terancamnya keselamatan jiwa.
Bayangkan seorang ibu yang harus membawa hasil kebun ke pasar, terguncang berkali-kali di atas kendaraan yang melintasi jalan berbatu. Bayangkan pula seorang anak sekolah yang setiap pagi harus melewati jalur penuh lubang, sementara di belahan daratan lain anak-anak seusianya melaju dengan nyaman di jalan berlapis aspal mulus. Ironi itu terasa begitu telak.
Indonesia sudah 80 tahun merdeka. Namun mengapa kata “merdeka” masih sulit dirasakan masyarakat kepulauan? Apakah kemerdekaan hanya milik mereka yang tinggal di daratan? Apakah pembangunan hanya berarti menghitamkan jalan-jalan di kota, sementara di ujung timur laut Sumenep, masyarakat dibiarkan bergelut dengan bebatuan?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekadar keluh kesah, melainkan jeritan hati warga yang selama ini merasa terpinggirkan. Merdeka seharusnya berarti terbebas dari diskriminasi pembangunan. Merdeka seharusnya berarti adanya kesetaraan akses, baik pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Namun, kenyataannya, masyarakat Arjasa dan sekitarnya masih harus bersabar menanti janji-janji yang tak kunjung nyata.
Konstitusi kita jelas menyebutkan bahwa negara hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tetapi apakah jalan rusak yang bertahun-tahun tak tersentuh ini mencerminkan kehadiran negara? Ataukah ini justru menunjukkan bahwa ada bagian dari bangsa ini yang sengaja diabaikan?
Para wakil rakyat yang duduk di kursi empuk parlemen seharusnya melihat dan mendengar keluhan masyarakat Kepulauan Kangean, bukan sekadar titik di peta, melainkan bagian dari Indonesia yang sama-sama memiliki hak atas pembangunan. Mereka yang dipilih rakyat seharusnya menjadi jembatan, bukan sekadar juru kampanye musiman.
Meski didera kekecewaan, masyarakat masih menyimpan harapan. Mereka berharap jalan protokol Arjasa–Pajanangger tak lagi menjadi jalan penderitaan, tetapi benar-benar menjadi jalan kehidupan. Mereka menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji manis.
Hari ini, ketika Indonesia merayakan 80 tahun kemerdekaannya, suara dari kepulauan seharusnya menggema lebih keras: Kami juga Indonesia. Kami juga berhak atas pembangunan. Kami juga ingin merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya.
Dan selama suara itu masih terabaikan, maka merdeka yang diperingati setiap tahun hanyalah merdeka di atas kertas, bukan merdeka yang hidup di hati rakyat kepulauan.
Pewarta : Hariyanto/HR
