BANDUNG, JABAR
Globalindo.Net// Permasalahan sampah di Jawa Barat khususnya Kota Bandung bukan lagi soal biasa tapi sudah menjadi kondisi darurat.
Daya tampung TPA Sari Mukti sudah over load sehingga pemerintah lakukan pembatasan pembuangan.
Khususnya Kota Bandung ritasi sudah dibatasi karena tidak sesuai dengan supply sampah yang ada saat ini.
Eksisting Kota Bandung produksi sampah mencapai hingga 1.600 ton perhari, jika tidak ada solusi tidak mustahil Kota Bandung menjadi kota terburuk karena tumpukan sampah dimana-dimana.
Segala upaya sudah dilakukan oleh Pemkot Bandung, namun sampai saat ini solusi jitu mengurangi sampah belum juga membuahkan hasil.
Tentu saja persoalan sampah ini menjadi dilema mengingat geografis dan demografis Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat.
Tahun 2011 Pemkot Bandung merencanakan pembangunan TPA di lokasi BLA, namun hingga kini tidak ada kabar berita dan hanya menjadi cerita belaka.
Meskipun urusan sampah belum mendapatkan solusi yang jitu hingga saat ini, namun warga tetap berharap Pemprov Jabar memiliki rencana solusi alternatif yakni dengan segera membuka TPPAS (Tempat pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah) di Legoknangka Kabupaten Garut.
Namun demikian TPPAS Legoknangka Kabupaten Garut, yang digadang-gadang bisa menyelesaikan sampah di Jawa Barat sampai saat ini tidak pernah terdengar lagi kabar beritanya.
Terkait sengkarut persoalan sampah di Jabar, kini mendapat sorotan tajam Ketua Presidium Corong Jabar – Perhimpunan Politisi, Akademisi Lintas Profesi Jawa Barat, Yusuf Sumpena SH.Spm.
Tokoh pemikir Jabar, Kang Iyus itu menyatakan rasa kekhawatiran atas kondisi sampah di jabar khususnya Kota Bandung, yang menurutnya bisa menjadi bencana lingkungan jika solusi cepat tidak juga didapatkan.
“Dengan segala resikonya Kota Bandung sedang menghadapi situasi berahaya, bencana lingkungan (sampah) ada didepan mata.” Ujarnya pada Sabtu, 26 April 2025.
Kang Yus berharap Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi segera mengambil langkah cepat, dengan segala kewenangan yang dimilikinya segera menanggulangi urusan sampah regional tersebut.
Gubernur Jabar didorong untuk focus perihal kelanjutan dan penyelesaian TPPAS Legok Nangka Kabupaten Garut
Menurutnya, sejak pembebasan tahun 2002, perencanaan serta pelaksanaan yang seharusnya ditargetkan 2017 TPPAS Legok Nangka sudah beroperasi, namun hingga saat ini tidak menunjukan penyelesaian, hingga menuai kritikan.
Kali ini Ketua Presidium Corong Jabar itu meminta pemerintah pusat segera turun tangan dalam penyelesaian TPPAS Legok Nangka, mengingat masasalah sampah khususnya di Kota Bandung sudah kondisi darurat.
Disebutkan Kang Yus Pemprov Jabar sudah mengeluarkan anggaran cukup besar di TPPAS Legok Nangka, namun dalam perkembangannya sepertinya tidak semulus yang diharapkan hingga muncul kritikan tajam, Pemprov Jabar dianggap ragu dan tidak serius dalam menyelesaikan TPPAS legok Nangka.
“jangan sampai investor kabur karena keraguan pemprov jabar yang tidak serius dalam menyelesaikan TPPAS legok nangka,” ucapnya.
“saya minta DPRD Jabar Komisi IV mengawal proses perkembangan pelaksanaan Legok nangka. kita tidak bisa menunggu selesai tahun 2028 atau 2029, mengingat darurat sampah sudah sudah didepan mata dan masalah sampah menjadi skala prioritas utama penting dan mendesak saat ini.” Tegas Kang Iyus.
Elyas
