AktivisJAWA TIMUROpiniSurabaya

Soroti Ketimpangan Agraria dan Hukum, Aktivis Eko Gagak Desak Koreksi Total Tata Kelola Negara

65
×

Soroti Ketimpangan Agraria dan Hukum, Aktivis Eko Gagak Desak Koreksi Total Tata Kelola Negara

Sebarkan artikel ini

SURABAYA, 17 November 2026 – Aktivis sekaligus kontributor publik, Eko Gagak, menyoroti kondisi struktural bangsa yang dinilainya tengah mengalami “sakit kronis” akibat ketimpangan agraria, lemahnya penegakan hukum, dan mahalnya biaya demokrasi. Ia mendesak negara untuk segera melakukan koreksi total tanpa menunggu usia republik mencapai satu abad.

Menurut Eko Gagak, di tengah melimpahnya kekayaan alam Indonesia, masyarakat di tingkat akar rumput mulai dari dusun, Rukun Tetangga (RT), pedesaan, hingga perkotaan masih menghadapi paradoks kesejahteraan. Negara dinilai kerap absen dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat seperti pangan, sandang, dan papan.

Untuk apa negara dibentuk jika rakyatnya terus dibiarkan menderita dan sengsara? Negara harus segera kembali pada khittahnya! Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali,” tegas Eko Gagak dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11/2026).

Eko Gagak menilai cita-cita kemerdekaan telah dibelokkan ketika jabatan publik dijadikan ajang memperkaya diri dan kelompok. Kondisi ini membuat penegakan hukum tumpul terhadap pelaku kejahatan kerah putih, seperti koruptor. Sebaliknya, lembaga pemasyarakatan justru dipenuhi rakyat kecil yang terjerat hukum akibat tekanan ekonomi dan minimnya akses bantuan hukum.

Selain persoalan hukum, ia menyoroti pemiskinan struktural yang kian nyata di sektor agraria dan perumahan. Jutaan warga kehilangan akses atas hunian layak maupun sejengkal tanah akibat penguasaan lahan dan aset strategis yang terpusat pada segelintir pemodal. “Negara gagal menyediakan lapangan kerja yang memadai, sehingga hajat hidup orang banyak sepenuhnya bergantung pada sektor swasta,” ujarnya.

Eko Gagak menegaskan bahwa kerusakan tata kelola negara diperparah akibat praktik politik uang (money politics) yang mengakar hingga pemilihan kepala dusun dan desa. Tingginya ongkos politik ini menutup ruang bagi pemimpin berintegritas yang memahami akar budaya lokal. Lebih jauh, elemen kontrol sosial seperti partai politik, ormas, LSM, dan pers dinilai ikut terseret ke dalam pusaran pragmatisme kekuasaan, kompromi politik, dan kerakusan.

Dari perspektif pertahanan dan keamanan, kekuatan negara tidak hanya bertumpu pada kecanggihan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Fondasi utamanya justru terletak pada kedaulatan pangan, ketahanan ekonomi, dan rasa keadilan rakyat.

“Ancaman terbesar bangsa saat ini bukanlah agresi militer asing, melainkan rapuhnya ketahanan nasional dari dalam akibat menumpuknya frustrasi publik,” jelas Eko Gagak. Sebagai solusi, Eko Gagak menawarkan empat langkah koreksi terukur yang harus segera dijalankan pemerintah dan pemangku kepentingan:

1. Mengembalikan peran negara dalam mengelola cabang produksi penting, meratakan kepemilikan tanah, menyediakan hunian terjangkau, dan membuka lapangan kerja kerakyatan.

2. Membersihkan lembaga peradilan dari intervensi materi, menghentikan kriminalisasi warga miskin, dan memperberat hukuman koruptor.

3. Menekan biaya politik serta memperketat pengawasan demokrasi hingga tingkat dusun dan desa.

4. Mengembalikan independensi pers, LSM, ormas, dan partai politik sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan.
(Red)

Tinggalkan Balasan