SUMENEP, Globalindo.net – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah supir kendaraan bernuatan berat jeniis truk di area penyeberangan Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yang disebut dilakukan oleh oknum masyarakat inisial M, kini menjadi sorotan tajam dan perhatian serius di tengah publik.
Sebelumnya telah tayang dan viral, bahwa seorang pengguna jasa penyeberangan rute Kalianget–Kangean, bernama Faizal yang menuturkan keluahannya atas ketidakwajaran pembelian tiket dan pengaturan antrian di area penyebrangan Pelabuhan Kalianget.
Faizal merasa dirugikan atas nomer antrian kendaraannya yang didapat tetapi tidak bisa masuk kapal. Kendati, dirinya telah membayar biaya penyeberangan sebesar Rp1.400.000 lebih kepada inisial M.
Mirisnya, ia mengaku tidak diberi bukti tiket. Sebagai gantinya, ia hanya menerima pesan melalui WhatsApp yang menyebutkan nomor urut kendaraannya adalah nomor 5. Namun, meskipun sudah memiliki nomor urut 5, posisi kendaraannya justru digantikan oleh truk yang antri di belakangnya.
“Saya sudah bayar, dapat info nomor 5 via WA, tapi truk saya tidak dimasukkan. Diganti truk di belakang saya. Ini sangat merugikan,” ujar Faizal.
Menindaklanjuti hal itu, redaksi berupaya mengonfirmasi inisial M yang diduga kuat terlibat dalam pengaturan antrian tersebut. Namun yang bersangkutan bungkam dan tidak memberikan tanggapan apa pun.
Kondisi tersebut menimbulkan spekulasi dari masyarakat yang menilai inisial M diduga kuat melakukan Pungli dalam pengaturan antrian masuknya truk ke kapal di Pelabuhan Kalianget.
Hal iitu juga menimbulkan pertanyaan publik. Bila dugaan tersebut benar, siapa yang memberanikan inisial M melakukan perbuatan melawan hukum yang berimpikasi merugikan pengguna jasa penyeberangan.
Sementara itu, pihak Polsek Kalianget saat dihubungi mengaku tidak ada keterkaitan dengan dugaan Pungli dan tidak tahu tentang situasi itu.
” Kami tidak tahu masalah itu, Mas, ” kata seorang petugas Reskrim Polsek Kalianget, Imam nama sapaannya.
Dengan kejadian tersebut, masyarakat khususnya pengguna jasa diimbau untuk berhati – hati dan selalu meminta bukti pembayaran resmi tiket penyeberangan saat melakukan transaksi di luar tempat pembelian tiket yang disediakan oleh instansi terkait.”
Pewarta: HR
