SUMENEP,GLOBALINDO.NET – Sistem desil tengah mendapat sorotan luas di kalangan masyarakat, karena kondisi kehidupan sebagian masyarakat dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam peringkat kesejahteraan ini.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menggunakan sistem desil sebagai dasar penentuan penerimaan bantuan sosial (bansos) tahun 2026.
Sistem ini mengacu pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, antara lain pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, dan kepemilikan aset yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN) untuk mengukur tingkat kesejahteraan setiap rumah tangga.
Namun berdasarkan kenyaaan di lapangan, sistem desil yang digunakan untuk penerimaan bantuan menjadi sorotan. Pasalnya, banyak warga mengeluhkan akurasi data yang dianggap jauh dari realitas sosial ekonomi di lapangan.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa akurasi data kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kualitas masukan yang dihimpun oleh operator data desa.
Data inilah yang menjadi fondasi utama bagi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam seluruh proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Lebih dari sekadar urusan administrasi, peran operator desa dinilai langsung menentukan ketepatan sasaran bantuan sosial yang diterima masyarakat. Semua pihak di tingkat atas mulai dari Kepala Desa, Bupati, hingga Menteri Sosial pada akhirnya bergantung pada data yang diinput dari desa, Begitu pula BPS dalam mengolah dan menetapkan peringkat desil.
“Kepala desa, bupati hingga Mensos tergantung hasil data yang diinput oleh operator data desa. BPS juga tergantung data yang diinput operator data desa. Jadi nasib kita tergantung operator data desa.” tegas Gus Ipul.
Namun kenyataan dibawah operator Desa terkesan cuci tangan dan saling lempar terkait sorotan tajam dalam permasalahan yang telah menjadi perbincangan khalayak ramai tersebut.
Pernyataan ini menegaskan satu hal mendasar, kualitas data di atas tidak akan lebih baik dari data yang masuk dari desa. Jika pendataan di tingkat desa tidak jujur, tidak teliti, atau justru dimainkan oleh kepentingan tertentu, maka seluruh sistem penyaluran bantuan sosial ikut meleset dari sasaran.
Media Globalindo.net juga menyoroti tertutupnya rincian penghitungan desil dari akses publik. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa indikator ini sengaja dimanipulasi sebagai alat efisiensi anggaran bansos secara sepihak.
Pewarta : w a w an
