Sumenep, Globalindo.net – Data kemiskinan di Sumenep dipertanyakan masyarakat. Pasalnya, data yang tercatat disebut masih belum sesuai dengan kondisi warga sebenarnya di lapangan.
Saat persoalan itu dikonfirmasi, Ketua Fraksi Partai Demokrat sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, S.H., M.H., mengatakan tanggung jawab pembaruan data tidak bisa hanya diarahkan ke pemerintah pusat.
Mulyadi menyebut, di tingkat desa ada operator yang memang bertugas sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam urusan data.
“Memang operator desa itu kepanjangan tangan langsung dari pusat,” ujarnya.
Karena itu, Dinas Sosial dinilai tetap perlu turun tangan. Bukan hanya ketika ada masalah, tapi juga ikut memastikan proses pembaruan data di desa berjalan.
Komisi IV DPRD Sumenep sendiri sebelumnya sudah membahas keberadaan operator desa, termasuk soal insentif dan peningkatan kemampuan mereka dalam mengurus data.
Di lapangan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) juga sempat ikut dalam koordinasi. Tapi saat dikonfirmasi, pendamping PKH menyebut pembaruan data bukan tugas mereka. Mereka lebih fokus mendampingi masyarakat saat pencairan bantuan.
Mulyadi mengatakan, kondisi berbeda jika operator desa belum terbentuk atau belum berjalan maksimal. Dalam kondisi itu, pendamping PKH seharusnya bisa dioptimalkan untuk membantu proses di lapangan.
“Kalau operator desa itu tidak terbentuk, mau tidak mau kepanjangan tangan pusat itu ya pendamping PKH yang harus dioptimalkan,” katanya.
Masalahnya, keberadaan operator desa yang sudah terbentuk pun masih menyisakan tanda tanya. Mulyadi mengaku belum jelas seperti apa SOP yang digunakan dan bagaimana laporan kerja mereka.
“Nah itu sampai sekarang belum jelas SOP nya seperti apa, desa itu juga belum jelas sampai sekarang, belum ada laporan,” ujarnya.
Bagi Mulyadi, pembagian tugas ini perlu jelas. Sebab kalau data kemiskinan yang dipakai tidak sesuai kondisi warga, persoalannya bukan cuma soal data, tapi juga bisa berimbas pada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan.”
Pewarta: HR
