Opini Oleh : EDI KURNIAWAN S,H
SUMENEPGlobalindo.net – Di Kabupaten Sumenep hari ini, menjadi miskin kadang terasa memalukan. Namun ironisnya, bantuan untuk orang miskin justru diperebutkan.
Fenomena ini semakin terlihat sejak istilah “DESIL” ramai dibicarakan masyarakat. Banyak orang mulai bertanya, “Saya masuk desil berapa?”
Status tersebut kini menjadi salah satu penentu utama penerima bantuan sosial pemerintah.
Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil dan harga kebutuhan hidup yang terus meningkat, bantuan seperti PKH, BLT, maupun bantuan pangan memang sangat membantu masyarakat kecil.
Namun persoalan di lapangan jauh lebih rumit dibanding angka dalam sistem pendataan. Fenomena ini menghadirkan ironi sosial yang kadang membuat kita bingung harus sedih atau tertawa.
Banyak orang sebenarnya tidak terlalu keberatan masuk desil 1 atau desil 2 selama identitas itu tidak diumumkan secara terbuka.
Persoalan mulai sensitif ketika rumah ditempel Stiker PKH atau nama penerima bantuan diketahui lingkungan sekitar.
Ada yang marah disebut penerima bantuan, tetapi bantuannya tetap diambil. Seolah masyarakat ingin berkata, “Bantuannya saya ambil, tapi jangan umumkan saya orang miskin.”
Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan lagi sekadar bantuan, melainkan gengsi sosial.
Orang ingin dibantu, tetapi tidak ingin dipandang rendah orang miskin oleh lingkungan sekitar. takut menjadi bahan pembicaraan tetangga atau merasa harga dirinya terganggu ketika status miskin diketahui secara terbuka.
Ini bukan lagi sekadar kelemahan sistem. Namun ini adalah kegagalan moral dalam mengelola kebijakan publik.
Jika pemerintah Kabupaten Sumenep serius berbicara tentang keadilan sosial, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghentikan sikap defensif dan mulai membuka ruang koreksi secara menyeluruh.
Audit data harus dilakukan secara terbuka. Verifikasi lapangan harus diperkuat secara nyata, bukan simbolik. Dan yang paling penting, pengambil kebijakan harus berani mengakui bahwa sistem yang ada saat ini belum layak dijadikan dasar tunggal dalam menentukan nasib rakyat.
Dan jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang sedang kita saksikan bukan sekadar kesalahan dalam pendataan melainkan pengkhianatan terhadap amanat keadilan sosial itu sendiri.
