SURABAYA ,Globalindo.net – Organisasi Demokrasi dan Aspirasi Rakyat Jawa Timur (Dear Jatim) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Cabang PT Agrinas Pangan Nusantara Surabaya, Senin (8/6/2026). Massa menuntut transparansi dan audit menyeluruh terhadap pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berlangsung di tiga wilayah Madura: Bangkalan, Sampang, dan Sumenep. Proyek tersebut diduga sarat ketidaksesuaian spesifikasi, kurangnya keterbukaan, dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Aksi ini didasari hasil investigasi lapangan yang dilakukan tim Dear Jatim, meliputi pengecekan fisik bangunan, pengamatan langsung lokasi, serta perbandingan antara dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan realisasi pekerjaan di lapangan.selasa 09/06/2026
Ketua Umum Dear Jatim, Faisol, menyampaikan bahwa timnya menemukan banyak ketidaksesuaian mendasar antara perencanaan dan pelaksanaan. Salah satu temuan paling mencolok adalah dugaan penurunan kualitas material secara sistematis.
“Besi konstruksi yang seharusnya berdiameter 13 milimeter, di lapangan banyak yang hanya berukuran 10 milimeter bahkan 8 milimeter. Begitu juga besi ukuran 8 milimeter yang tercantum di dokumen, diduga juga lebih kecil dari standar,” ungkap Faisol dalam orasinya.
Selain itu, material besi hollow yang dianggarkan setebal 3 milimeter ternyata hanya sekitar 1,4 milimeter. Ada juga temuan penggunaan pasir putih sebagai pengganti pasir hitam, serta tidak dipasangnya angkur sesuai standar keamanan konstruksi.
“Jika dibiarkan, struktur bangunan menjadi tidak kuat dan umurnya akan jauh lebih pendek. Ini bukan soal uang semata, tapi juga keselamatan warga yang akan memakai fasilitas ini kelak,” tegasnya.
Di sisi lain, Dear Jatim juga menyoroti minimnya keterbukaan informasi. Sebagian besar lokasi pembangunan tidak dilengkapi papan proyek yang memuat nilai anggaran, nama pelaksana, dan jadwal pekerjaan — padahal proyek ini dibiayai melalui skema Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan keterlibatan PT Agrinas Pangan Nusantara.
Massa juga mendapati adanya ketidaksesuaian nama pelaksana yang tertera di dokumen dengan pihak yang benar-benar bekerja di lapangan. Beberapa kepala desa bahkan mengaku tidak menerima dokumen RAB secara lengkap, sehingga pembangunan berjalan tanpa acuan teknis yang jelas.
Pola pencairan dana pun dinilai tidak wajar. Di sejumlah lokasi di Sumenep, ditemukan perbedaan jumlah pencairan: ada yang menerima Rp720 juta ditambah Rp170 juta, namun di tempat lain hanya Rp540 juta ditambah Rp170 juta — meskipun satu unit KDMP dianggarkan senilai sekitar Rp1,6 miliar.
“Publik berhak tahu ke mana sisa dana yang tidak terlihat hasil kerjanya. Jika terbukti ada penyimpangan, kerugian negara bisa mencapai ratusan juta rupiah,” tambah Faisol.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Cabang PT Agrinas Pangan Nusantara Surabaya, Ali Syabana, menjelaskan peran perusahaannya bukan sebagai pelaksana langsung, melainkan pengawas.
“Pelaksana berada di bawah koordinasi desa dan Kodim. Kami bertugas mengawasi jalannya proyek,” ujarnya saat menerima perwakilan massa.
Ali menyatakan siap meneruskan seluruh temuan dan aspirasi tersebut kepada manajemen pusat di Jakarta sebagai bahan evaluasi.
“Kami menerima semua masukan. Semua hal yang disampaikan akan kami sampaikan kepada direksi untuk ditindaklanjuti,” katanya.
Setelah berdiskusi dan menandatangani berkas tuntutan, situasi berjalan kondusif dan massa membubarkan diri secara tertib. Dear Jatim berharap pemerintah dan instansi terkait segera melakukan audit menyeluruh agar proyek ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Madura dan bebas dari praktik yang merugikan keuangan negara.”
Pewarta: HR
