JAWA TIMURSumenep

MEDIASI DENGAN WARGA PARSANGA BELUM JELAS, PERTEMUAN PERHUTANI DAN BPN MALAH PICU CURIGA

70
×

MEDIASI DENGAN WARGA PARSANGA BELUM JELAS, PERTEMUAN PERHUTANI DAN BPN MALAH PICU CURIGA

Sebarkan artikel ini

Oleh: Holib Rahman

Di saat masyarakat Parsanga berharap ada langkah nyata untuk membuka ruang mediasi dalam sengketa lahan yang terus menjadi polemik, publik justru dibuat bertanya-tanya dengan pertemuan antara Perhutani dan BPN Sumenep.kamis 28/05/2026

Alih-alih segera duduk bersama masyarakat untuk mencari solusi dan mendengar langsung suara warga, yang muncul ke publik justru agenda “penguatan sinergi dan komunikasi antar instansi” antara Perhutani Madura dan BPN Sumenep. (Sumber sindikatpost.com)

Tentu tidak ada yang salah dengan koordinasi antar lembaga. Namun masalahnya, pertemuan itu terjadi di tengah memanasnya persoalan agraria Parsanga yang hingga kini belum menemukan titik terang. Di sinilah kecurigaan publik mulai tumbuh.

Masyarakat bertanya sederhana: mengapa komunikasi antar lembaga terlihat lebih cepat dibanding komunikasi dengan warga yang sedang memperjuangkan haknya?

Warga Parsanga sampai hari ini masih menunggu kepastian soal mediasi yang benar-benar terbuka dan melibatkan masyarakat secara langsung. Mereka bukan meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya ingin didengar dan diperlakukan adil.

Tetapi ketika publik melihat Perhutani dan BPN tampak semakin erat membangun sinergi di tengah sengketa yang sensitif, maka wajar jika muncul dugaan-dugaan liar di tengah masyarakat. Sebab dalam banyak konflik agraria di negeri ini, rakyat kecil terlalu sering merasa kalah sebelum bicara.

Ironisnya, rakyat yang mempertahankan tanah leluhurnya kerap dianggap pengganggu, sementara institusi yang memiliki kekuasaan administratif terlihat saling menguatkan posisi. Kondisi seperti inilah yang perlahan mengikis kepercayaan publik terhadap proses penyelesaian konflik.

Jika memang ingin meredam ketegangan di Parsanga, maka langkah pertama yang seharusnya dilakukan bukan sekadar pertemuan internal antar lembaga, melainkan membuka ruang dialog yang jujur dan transparan bersama masyarakat.

Karena penyelesaian sengketa tanah tidak cukup diselesaikan lewat rapat formal dan bahasa birokrasi. Konflik agraria menyangkut kehidupan, sejarah, dan masa depan rakyat kecil.

Dan ketika rakyat mulai curiga, itu tandanya ada komunikasi yang gagal dibangun secara terbuka.

Tinggalkan Balasan