WEST PAPUA – Benny Wenda, Presiden Pemerintah Sementara United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), Mengatakan Bahwa Atas nama Pemerintahan Sementara Uni Negara Melanesia Barat (ULMWP) dan seluruh rakyat Papua Barat, saya menuntut agar keanggotaan asosiasi Indonesia di Kelompok Pelopor Melanesia (MSG) serta status mitra dialognya di Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dicabut secepatnya pada 19 Mei 2026
Tuntutan ini disampaikan menyusul serangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi pekan lalu, yang menjadi bukti terbaru kebrutalan militer Indonesia. Insiden memilukan terjadi di Timika dan Intan Jaya, di mana pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memasang bahan peledak pada jenazah warga Papua Barat yang sebelumnya dibunuh di wilayah Tembagapura. Ketika keluarga korban datang untuk mengambil jenazah tersebut, bahan peledak itu meledak dan menyebabkan sejumlah orang tua terluka. Baik pihak kepolisian maupun militer sama sekali tidak memberikan peringatan atau informasi apa pun bahwa jenazah yang akan diambil itu telah dipasangi jebakan serupa. Kejadian yang hampir sama juga terjadi di Intan Jaya, di mana sejumlah anggota keluarga korban juga mengalami luka-luka akibat ledakan yang tidak terduga.
Tindakan menyembunyikan bahan peledak pada tubuh warga Papua yang dibunuh bukanlah hal baru. Pada Juni 2025, setelah membunuh Hetina Mirip, aparat militer juga menggunakan cara yang sama. Jenazah korban dikubur secara sembarangan dan dipasangi bahan peledak, dengan tujuan mencederai anggota keluarga yang nantinya akan menemukan dan mengambil jenazah tersebut.
Para pemimpin negara-negara Pasifik perlu merenungkan: sampai di mana batas toleransi mereka terhadap rentetan pertumpahan darah ini? Berapa banyak lagi nyawa warga Papua Barat yang harus melayang? Berapa lama lagi para tetua adat dan orang tua kita harus menanggung penghinaan dan penderitaan? Selama lima belas tahun terakhir, saya telah berulang kali menyampaikan masalah ini dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi dengan para pemimpin Pasifik. Namun, kenyataan yang terjadi justru semakin memburuk. Tidak ada satu pun aspek kehidupan masyarakat Papua Barat yang aman dari dampak militerisasi yang terus diperluas. Pembantaian warga sipil kini terjadi hampir setiap minggu; ribuan warga terpaksa mengungsi setiap harinya; gedung gereja dan sekolah yang merupakan pusat kehidupan sosial dan pendidikan warga, dikosongkan secara paksa lalu dijadikan pos pertahanan militer.
Penindasan terhadap suara rakyat Papua Barat kini bahkan telah merambah hingga ke pulau Jawa dan Sumatera. Penayangan film dokumenter berjudul Pesta Babi — yang mengangkat kisah pengusiran warga adat akibat proyek pertanian besar tanaman padi dan tebu di Merauke — kini kerap dibubarkan secara paksa dan dengan kekerasan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah Indonesia. Mahasiswa dan masyarakat sipil di wilayah Indonesia lainnya kini mulai merasakan sedikit gambaran kehidupan yang sehari-hari dialami oleh rakyat Papua Barat. Akses informasi di wilayah ini sangat tertutup: jurnalis dilarang meliput kondisi di Papua Barat; buku-buku yang memuat sejarah perjuangan dan identitas rakyat Papua Barat dilarang beredar secara ketat; bahkan situs resmi ULMWP dan gerakan pendukung kemerdekaan Papua Barat diblokir total. Akibatnya, Indonesia kini telah mengubah wilayah Papua Barat menjadi kawasan yang tertutup dan terisolasi, sebagaimana situasi yang kerap digambarkan terjadi di Korea Utara.
Bagi ULMWP, keanggotaan penuh di dalam organisasi MSG adalah syarat mutlak untuk menjamin rasa aman bagi seluruh rakyat Papua Barat. Tanpa adanya wadah di mana suara kita bisa didengar, kita tidak akan pernah mampu membela diri dari tindakan penguasa kolonial yang berusaha menghapus keberadaan kita sebagai bangsa. Di atas segalanya, para pemimpin negara Pasifik harus segera mengambil sikap tegas: mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan PIF maupun MSG. Jika keputusan ini tidak diambil, hal itu hanya akan membuat Indonesia merasa semakin bebas dan tidak takut hukum untuk terus melakukan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang kini sedang berlangsung.
Jurnalis : Dano Tabuni
