SUMENEP, Globalindo.net – Kekecewaan mendalam disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di sosial media, Ibu Nanik, terkait buruknya pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) di lapangan. Dalam sebuah pertemuan atau rapat koordinasi, ia tak kuasa menahan emosi melihat fakta bahwa apa yang disampaikan dalam rapat sangat jauh berbeda dengan kenyataan di masyarakat.
“Sebetulnya saya setelah melihat acara-acara begini Pak, kadang saya juga mikir, ada gunanya nggak ya kita gelar acara di hotel? Tapi kenyataannya ketika saya turun ke lapangan, semuanya jauh dari apa yang kita sampaikan di depan sini,” ujarnya dengan nada tinggi.18/04/2026
Ia menegaskan bahwa yang menjadi beban pikirannya adalah soal uang negara dan uang rakyat yang digunakan tidak sesuai aturan. Menurutnya, kesalahan sistemik ini terjadi karena adanya rantai korupsi yang melibatkan berbagai pihak.
“Saya tidak menutup mata, ini semua rantai kesalahan ini pada semua. Mungkin pada oknum yang meloloskan dapur,” tegasnya.
Ibu Nanik membeberkan dugaan praktik kotor yang terjadi. Ia menuding ada oknum pemilik SPPG yang melakukan suap atau “nyogok” sehingga dapur yang sebenarnya tidak layak operasi justru bisa berjalan dan mendapatkan izin.
“Oknum pemilik-pemilik SPPG yang nyogok, kemudian dapur yang gak layak bisa jalan,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia juga menyoroti ketidakadilan dan penyalahgunaan wewenang. Ia mencontohkan adanya oknum di lingkungan BGN yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, namun justru mendapatkan kemudahan karier.
“Oknum ke SPPG yang tidak menjalankan fungsinya padahal sudah diberikan privilege-privilege antara lain sudah diangkat P3K. Yang lain butuh belasan tahun, puluhan tahun, tapi ini satu tahun dia kerja di BGN sudah diangkat dari P3K,” keluhnya.
Kondisi ini membuat citra BGN di mata publik sangat buruk. Berbagai komentar negatif bermunculan di media sosial yang menyebut BGN sarang korupsi dan pencurian uang negara.
“Uang negara ini kita yang dipukulin terus, dihantam terus. BGN korupsi, BGN maling lah, ujarnya di sosial media,” kata Ibu Nanik menirukan kritik publik.
Ia menegaskan, kemarahan ini bukan karena masalah pribadi, melainkan karena nilai anggaran yang sangat besar namun hasilnya nol.
“Pak, ini yang saya marah Pak. Bukan marah karena saya orangnya presiden, tapi saya marah karena ini uang rakyat. Karena saya berpikir 6 juta per hari ini bukan uang kecil,” tegasnya.
Menurut standar yang berlaku, dengan anggaran tersebut, fasilitas dapur seharusnya sangat memadai.
“Karena kalau 6 juta per hari itu ukurannya dapurnya 400 meter. Dengan alur yang benar harus ada kamar mes, harus ada gudangnya 4, harus ada IPA. Nah, kalau semua ini nggak memenuhi terus tetap kita kasih, menunjukkan negara ruginya kayak apa, Pak?” tanyanya retoris.
Di akhir pernyataannya, Ibu Nanik meminta dukungan penuh dari kepala daerah di seluruh Indonesia. Ia sadar pihak pusat tidak mungkin bisa memantau satu per satu seluruh dapur yang ada.
“Jadi nanti Pak Wali Kota, pimpinan, sampaikan juga ke Ibu Bapak atau Wakil, juga pada Bupati dan Wakil Bupati di seluruh Indonesia, mohon turun, Pak. Sidak dapur satu persatu,” pintanya.
Meski kepala daerah tidak memiliki wewenang langsung menutup, namun mereka memiliki kekuatan untuk merekomendasikan penutupan kepada pusat.
“Bapak memang tidak punya wewenang untuk menutup, tapi Bapak punya wewenang untuk merekomendasikan untuk ditutup. Kami nggak mungkin di pemantauan dan pengawasan satu persatu,” jelasnya.
Ia juga meminta aparat keamanan seperti Kodim, Polsek, dan Polres untuk turut serta mengawal dan mengawasi jalannya program ini agar tidak terus-menerus merugikan negara di tengah upaya efisiensi yang sedang digencarkan.”
Pewarta:HR
