WEST PAPUA – Buchtar Tabuni, Ketua West Papua Council Pemerintah Sementara United Liberation Movement For West Papua Menyerukan Bahwa Konflik di Papua berakar pada persoalan status politik Papua yang hingga kini masih menjadi perdebatan, terutama terkait pelaksanaan Pepera 1969 yang oleh sebagian pihak dinilai bermasalah secara hukum dan moral. Oleh sebab itu, penyelesaian konflik Papua tidak dapat dipandang cukup apabila hanya ditempuh melalui mekanisme hukum nasional Indonesia, melainkan perlu melibatkan mekanisme dan instrumen hukum internasional agar akar persoalan dapat ditangani secara menyeluruh dan berkeadilan. Dalam seruannya Pada 05 Maret 2026
Buchtar Tabuni, Mengatakan bahwa Dalam kerangka tersebut, gerakan solidaritas internasional dibangun melalui Free West Papua Campaign yang dipelopori oleh Hon. Benny Wenda Presiden Pemerintah Sementara ULMWP di tingkat internasional, serta didukung oleh tokoh-tokoh di dalam negeri seperti Seby Sambom. Pungkas Tabuni
Dari inisiatif tersebut lahir International Parliamentarians for West Papua (IPWP), sebuah organisasi solidaritas politik yang melibatkan anggota parlemen dari berbagai negara di kawasan Eropa, Pasifik, Afrika, dan Karibia guna memperkuat dukungan politik di negara masing-masing. Tambahnya
Ia menambahkan Selain itu, dibentuk pula International Lawyers for West Papua (ILWP), yang menghimpun para pengacara dari berbagai negara untuk melakukan kajian dan mempersiapkan langkah-langkah hukum internasional, termasuk kemungkinan pengujian status hukum Papua di forum seperti International Court of Justice.
Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai Ketua Kongres Pemerintah Sementara West Papua, saya menyerukan kepada seluruh rakyat West Papua agar memahami dan mendukung peran IPWP dan ILWP sebagai instrumen solidaritas politik dan hukum di tingkat internasional. Kerja sama yang terarah dan konsisten dengan kedua wadah ini merupakan bagian penting dari upaya mencari penyelesaian akar konflik Papua melalui mekanisme internasional. tegasnya
Dan juga, rakyat West Papua diimbau untuk berhati-hati terhadap berbagai upaya atau skenario yang berpotensi menggeser persoalan Papua menjadi semata-mata isu domestik atau internal Indonesia, termasuk wacana jeda kemanusiaan maupun penyelesaian status politik melalui pengadilan nasional Indonesia, apabila langkah-langkah tersebut tidak menyentuh substansi persoalan yang dipersoalkan.
Lebih lanjut, seluruh rakyat Papua diharapkan terus mendorong dan mengawal peta jalan (road map) Pemerintah Sementara West Papua, yaitu:
1. Mendorong kunjungan Komisioner Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua.
2. Memperjuangkan keanggotaan atau peningkatan status West Papua dalam Melanesian Spearhead Group (MSG).
3. Mendorong pelaksanaan vote melalui forum United Nations.
Demikian seruan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan komitmen bersama seluruh rakyat bangsa Papua dalam memperjuangkan penyelesaian yang adil, bermartabat, dan berlandaskan mekanisme internasional. TutupNya
Jurnalis : Dano Tabuni
