Sumenep, Globalind.net — Program Makan Bergizi (MBG) yang digagas pemerintah sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak usia sekolah kembali menuai sorotan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada pelaksanaan MBG yang dapurnya ada di desa manding daya yang disalurkan ke SDN Negeri Manding Timur, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Menu yang dibagikan kepada peserta didik dilaporkan hanya terdiri dari nasi, tahu, dan ayam, tanpa variasi sayur hanya ada buah anggur 2biji sebagai sumber serat, vitamin, dan mineral. Komposisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian menu dengan prinsip gizi seimbang sebagaimana yang menjadi standar nasional dalam program MBG.
Secara konseptual, MBG dirancang sebagai intervensi nutrisi yang menyeluruh, bukan sekadar bantuan pangan simbolik. Program ini seharusnya mengacu pada pedoman gizi seimbang, yang mencakup karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, serta serat dari sayur dan buah. Ketidakhadiran unsur tersebut dalam menu yang diterima siswa memperkuat dugaan bahwa pelaksanaan di lapangan belum mencerminkan tujuan program secara utuh.
Sejumlah wali murid menyatakan keprihatinannya. Mereka menilai bahwa menu yang disajikan belum mencerminkan semangat “bergizi” sebagaimana yang dikampanyekan pemerintah. Lebih dari itu, kondisi ini dinilai berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap efektivitas kebijakan nasional di tingkat akar rumput.
Fenomena ini bukanlah kasus terisolasi. Sebelumnya, laporan serupa juga mencuat dari beberapa wilayah lain di Kabupaten Sumenep. Pola yang berulang tersebut menimbulkan pertanyaan lebih luas tentang mekanisme pengawasan, transparansi anggaran, serta standar distribusi dalam implementasi MBG di daerah.
Dengan demikian, persoalan MBG yang melalui dapur di daerah barisan,desa manding daya yang di salurkan ke SDN Manding Timur tidak semata berkaitan dengan menu makan siang, tetapi menyentuh isu yang lebih mendasar: akuntabilitas kebijakan publik, kualitas tata kelola, dan komitmen negara terhadap hak dasar anak atas gizi yang layak.
Pemerintah daerah, khususnya instansi terkait, diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program ini. Tanpa pengawasan yang ketat dan standar yang jelas, MBG berisiko tereduksi menjadi formalitas administratif—sebuah program yang hadir di atas kertas, namun kehilangan makna di meja makan anak-anak.”
Pewarta:HR
