BANDUNG BARAT, Globalindo.Net – Isu penguasaan 16 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali mengemuka.
Dapur-dapur tersebut diduga dikendalikan oleh mantan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara, yang menimbulkan perhatian publik setelah insiden dugaan keracunan makanan menimpa belasan siswa SMP Swasta Bina Karya di Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah.
Peristiwa keracunan terjadi saat puluhan siswa mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan dari program MBG. Kondisi ini langsung memicu kekhawatiran dan pertanyaan mengenai standar keamanan dan pengawasan pada dapur-dapur yang memasok makanan tersebut. Salah satu dapur yang diduga menjadi sumber makanan korban ternyata merupakan milik Aa Umbara.
Menanggapi isu ini, sejumlah pihak meminta adanya investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab keracunan serta transparansi pengelolaan dapur SPPG. Selain itu, masyarakat juga menuntut evaluasi ketat terhadap program MBG agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan siswa dapat menerima makanan bergizi yang aman dan berkualitas.
Pihak terkait di Kabupaten Bandung Barat, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, diharapkan segera memberikan klarifikasi dan mengambil langkah tindakan agar kepercayaan publik terhadap program makan bergizi gratis tetap terjaga.
Isu tersebut muncul pasca kejadian dugaan keracunan terhadap belasan siswa SMP Swasta Bina Karya di Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah. Bahkan, dapur tersebut merupakan salah satu milik dari Aa Umbara.
Menanggapi isu tersebut, anak dari mantan Bupati Bandung Barat Aa Umbara yakni Andri Wibawa menegaskan bahwa dapur SPPG Sukatani merupakan tanggung jawab pribadinya, bukan milik sang ayah.
“Harus diklarifikasi dulu, untuk dapur saya yang bertanggung jawab bukan ayah saya (Aa Umbara),” katanya, Rabu (12/11/2025).
Disinggung terkait dirinya pemilik jumlah 16 dapur SPPG, ia pun membenarkan bahwa total terdapat 16 titik dapur SPPG di wilayah Bandung Barat. Namun, hingga saat ini baru lima dapur yang beroperasi aktif. “Kalau sekarang yang beroperasi itu hanya lima dapur. Totalnya memang ada 16 titik, tapi yang sudah operasional baru lima. Ke depan, kita kembangkan sesuai kemampuan dan kesiapan sumber daya,” ujarnya.
Menurutnya, konsep dapur SPPG dijalankan dengan semangat kemanusiaan melalui program MBG. Ia pun menegaskan bahwa pengelolaan di 16 titik dapur dimaksudkan untuk menjaga kualitas bahan baku dan efektivitas distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat, imbuhnya.
“Untuk sebagai informasi, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB mencatat jumlah dapur SPPG di Bandung Barat sebanyak 122 SPPG yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, dari jumlah tersebut 36 dapur SPPG sudah keluar sertifikat SLHS dan 8 masih dalam progres penerbitan”.**
(RF).
