SUMENEP, Globalindo.net – Realisasi pekerjaan Program Peningkatan Percepatan Tata Guna Air (P3TGAI) tahap I tahun 2025 di Desa Tambak Sari, Kecamatan Rubaru, Sumenep guna mendukung peningkatan produktivitas ketahanan pangan masyarakat tani diduga tak sesuai spesifikasi hingga terkesan asal-asalan. Sabtu (30/08/2025)
Penelusuran tim investigasi media ini, pekerjaan P3TGAI tersebut ditemukan tidak adanya papan proyek dan bahan yang dipakai diduga tidak sesuai dengan (RAB), sehingga publik tidak mengetahui sumber anggaran dan besaran anggarannya serta pelaksananya. Sehingga, ditengarai melanggar UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mengamanatkan hak masyarakat untuk mendapat informasi tentang pekerjaan itu.
Kondisi menguatkan dugaan bahwa realisasi pekerjaan tersebut tidak mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang berpengaruh terhadap mutu dan kualitas pekerjaan sesuai kebutuhan petani setempat.
Tak hanya itu, tampak material batu pasangan dan pasir yang digunakan tidak memperhatikan standar pekerjaan sesuai petunjuk teknisnya.
Untuk itu, tim akan melakukan investigasi mendalam agar mutu dan kualitas pekerjaan P3TGAI yang merupakan program pemerintah pusat, manfaatnya dapat dirasakan masyarakat tani agar produktivitas taninya meningkat.
Mengkonfirmasi hal itu, tim media berusaha menghubungi Kepala Desa (Kades) Tambak Sari, Sucipno sebagai pemilik wilayah desa. Ia mengakui bahwa desanya mendapatkan program P3 TGAI.
Namun, ia masih belum bisa memberikan keterangan secara komprehensif saat ditanya siapa ketua kelompoknya. Ironisnya, Kades bilang tidak tahu, sehingga menimbulkan spekulasi publik tentang siapa sebenarnya yang mengerjakan pekerjaan P3TGAI itu.
” Iya ada, kenapa lagi, kok hanya di Tambak Sari, saya tidak tahu ketua kelompoknya, saya masih perjalanan ngantar warga ke Surabaya karena sakit, ” pungkasnya Sabtu (30/08/2025)
Mengungkap spekulasi publik, tim media akan melakukan konfirmasi lebih lanjut terhadap pihak-pihak terkait, untuk memastikan pekerjaan tersebut sesuai dengan ekspektasi pemerintah dan masyarakat tani setempat.”
Pewarta: HR/Sigit
