BANDUNG, JABAR
Globalindo.Net// Gagasan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membangun sekolah rakyat mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Bandung, meskipun faktanya terkendala soal ketersediaan lahan.
Walikota Bandung, Muhammad Farhan di balaikota Bandung mengatakan, kita diminta menghibahkan 5,ha tanah untuk sekolah rakyat, namun untuk seluas itu, rupanya Farhan merasa kesulitan. “Maksimalnya kalau 2,ha ada,” katanya, Senin (21/4/2025)
“Kondisi geografis dan keterbatasan lahan di wilayah perkotaan membuat permintaan itu sulit dipenuhi,” tambah Walikota.
Sebagai solusi, pembangunan Sekolah Rakyat akan menyesuaikan ketersediaan lahan dengan konsep gedung bertingkat, katanya. Jadi kelihatannya gedungnya harus bertingkat. Bahwa tanahnya jadi tidak memenuhi ya kita bahas aja, terang Farhan.
“Sekolah Rakyat ini akan mengusung konsep satu atap, Semua jenjang pendidikan disediakan dalam satu kompleks”.
Sekolah ini ditujukan khusus bagi keluarga penerima bantuan sosial yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Sekolah rakyat itu satu atap semuanya. Ada khusus untuk mereka yang layak mendapatkan bantuan sosial. Pembangunannya semua oleh Kementerian Sosial, kita hanya menyediakan lahan. Pemilahan warga penerima manfaat dilakukan oleh Kemensos dengan mengacu pada data resmi.
“Itu ada di DTKS, ada PKH. Kita tunggu dulu datanya lengkap. Alhamdulillah sampai sejauh ini Bandung termasuk yang terbaik untuk pengkinian data DTKS,” terangnya.
Farhan juga menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat berbeda dengan program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP).
Kalau RMP beda lagi. Itu masuknya ke dalam program RMP, bukan Sekolah Rakyat. RMP mah rata-rata sekolah swasta yang musti ditebus, ijazahnya atau apa gitu, terangnya.
“Namun demikian, terhadap data DTKS sendiri, semestinya tidak untuk menjadi sebuah acuan, sebab masih banyak warga yang tidak atau kurang mampu tetapi belum terdaftar di DTKS”.
rf-red
