Good governance dalam menyikapi pusat data nasional di Indonesia memiliki beberapa aspek penting. Dalam hal ini Pemerintah harus memiliki sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan efektif.
Dalam teknologi informasi pengembangan pusat data nasional dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi korupsi. Namun, perlu diingat bahwa teknologi harus digunakan dengan hati-hati dan tidak hanya untuk membantu pemeintah, tetapi juga meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Di kutip dari detikedu (Sabtu, 29 Juni 2024 pukul 16.00 WIB) Pusat Data Nasional (PDN) di serang oleh serangan siber berbentuk ransomware sejak Kamis (20/6/2024). Serangan tersebut menyebabkan berbagai layanan masyarakat terganggu.
Salah satu layanan yang ‘terhenti’ akibat serangan ini datang dari kementrian pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbudristek dalam instagram resminya @ult.kemendikbud menyatakan 47 domain layanan Kemendikbudristek terdampak gangguan PDN, termasuk sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) hingga KIP Kuliah.
Dalam menyikapi terjadinya Pusat Data Nasional (PDN) yang di serang oleh serangan siber berbentuk ransomware.
Pemerintah dalam hal ini sebaiknya dapat lebih memperhatikan hal yang brsifat mendasar seperti data masyarakat yang bersifat rahasia.
Sebagai bahan untuk evaluasi kedepannya di harapkan pemerintah dapat merekrut spesialis yang berkualitas di bidangnya (IT) agar hal tersebut tidak terjadi lagi.
Sumber artikel lain
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7414857/dampak-pdn-diserang-hacker-pakar-ugm-kepercayaan-masyarakat-bakal-turun/amp
Oleh Talitha Agni Naraya
Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
