BeritaBerita utamaNasionalPemerintahanTerbaru

Indonesia Hadapi Bonus Demografi, Pemerintah Harus Apa?

113
×

Indonesia Hadapi Bonus Demografi, Pemerintah Harus Apa?

Sebarkan artikel ini

Globalindo.net II Jakarta – Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi pada periode 2030 hingga 2040. Artinya penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Pungkas Bahjuri Ali mengatakan bahwa bonus demografi adalah hasil yang terjadi karena di Indonesia terjadi perubahan struktur umur.

 

“Jadi bonus demografi bisa terjadi bila usia produktif 15-65 tahun lebih banyak dibandingkan usia tertanggung. Namun harus dipastikan juga apakah usia produktif itu benar-benar produktif?” jelas Bahjuri dalam dalam Road to CNBC Awards 2023 Best Government Leaders, Selasa (5/12/2023).

 

Indonesia telah lama diproyeksikan akan mencapai puncak bonus demografi, dan tercermin dari jumlah penduduk saat ini 275 juta jiwa. Adapun bonus demografi menjadi kesempatan strategis bagi Indonesia untuk melakukan berbagai percepatan pembangunan dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) berusia produktif.

Sejalan dengan itu, pemerintah pun telah mencanangkan Visi Indonesia Emas tahun 2045 dengan harapan terciptanya generasi produktif yang berkualitas.

Dalam meningkatkan produktivitas penduduk dan meningkatkan modal manusia di era bonus demografi adalah dengan mempersiapkan generasi yang sehat dan cerdas. Oleh karena itu, Kementerian Bappenas berharap anak-anak di Indonesia terhindar dari stunting pada usia balita.

Selain stunting, generasi muda di Indonesia juga diharapkan terhindar dari penyakit katastropik dan penyakit menular. Sehingga mengakibatkan masa produktifnya semakin pendek.

Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Pungkas Bahjuri Ali mengaku bahwa pemerintah saat ini terus mendorong pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM).

Namun untuk usaha tersebut pemerintah butuh kerja sama yang kuat antara berbagai pihak, termasuk dengan masyarakat.

Ia menilai peran masyarakat saat ini sangat besar dalam mendorong pembangunan nasional.

 

“Tidak mungkin semua dilakukan pemerintah sendiri. Pembangunan itu perlu dilakukan bersama. Pemerintah punya kemampuan regulasi, tapi pelaksanaan ada di masyarakat, sumber daya juga di masyarakat,” ujar Pungkas Road to CNBC Award 2023 -BEST GOVERNMENT LEADERS Selasa, (5/12/2023).

 

Beruntung lanjut Pungkas Indonesia punya bonus demografi yang kuat. Dimana masyarakat berperan aktif dalam menjalankan fungsinya. Contohnya saat terjadi pandemi Covid-19, di mana masyarakat sukses membantu pemerintah dalam meredakan penyebaran virus Covid-19

 

 

Pewarta : Vin

Editor.    : Herman & Muz

× How can I help you?