SUMENEP, Globalibdo.net — Pelantikan serta Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep digelar secara resmi di Pendopo Keraton Sumenep, Jawa Timur, pada Jumat (25/9/2026).
Sebanyak 51 Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi menduduki jabatan baru dalam penyegaran struktur perangkat daerah kali ini. Acara berlangsung khidmat dan penuh protokoler, namun di tengah keresmian tersebut muncul harapan sekaligus keraguan yang mengemuka di kalangan masyarakat.
Mutasi Terus Berulang, Perubahan Belum Terasa, Pergantian pejabat memang rutin dilakukan sebagai bagian dari penyegaran manajemen pemerintahan. Namun, di kalangan warga Kabupaten Sumenep, peristiwa ini justru menjadi topik perbincangan yang menyoroti satu hal mendasar: mengapa setiap kali ada mutasi, perubahan nyata di lapangan kerap tidak terlihat?
Seorang aktivis muda Eka Ainun fajria yang menyampaikan aspirasi warga, kepada awak media ini
“Setiap kali ada mutasi, acaranya selalu megah dan terlihat rapi. Tapi setelah itu, apa yang berubah di tengah masyarakat? Jalan yang rusak tetap rusak, pelayanan yang lambat tetap lambat, persoalan warga yang menunggu jawaban tetap tidak terselesaikan.”
Menurutnya, masyarakat tidak memandang pelantikan sebagai peristiwa yang harus dirayakan dengan seremonial semata. Justru yang paling dinanti adalah tindakan nyata yang menyentuh langsung kehidupan warga.
“Oleh karena itu, kami mewakili suara masyarakat Kabupaten Sumenep berharap, jangan hanya seremonial yang selalu ditunjukkan. Yang kami harapkan adalah kerja nyata dari pejabat yang sudah dilantik. Buktikan dengan kinerja, bukan sekadar pidato dan jabatan baru,” ucapnya tegas.
Harapan di Balik Pergantian Pimpinan
Keputusan Bupati Sumenep Nomor 800.1.3.3/547/204.3/2026 yang ditetapkan pada hari yang sama mengatur pengangkatan dan perpindahan puluhan pejabat di berbagai dinas dan badan daerah. Mulai dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Masyarakat menyadari bahwa mutasi adalah hal yang wajar dalam birokrasi. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah penyegaran ini membawa perbaikan pelayanan, percepatan pembangunan, dan penyelesaian persoalan yang selama ini menumpuk di tingkat desa maupun kecamatan?
Banyak warga berharap pejabat yang baru dilantik tidak hanya sibuk mengurus administrasi di balik meja, melainkan turun ke lapangan, mendengar keluhan langsung, dan menyelesaikan persoalan yang dirasakan warga sehari-hari, mulai dari ketidaktepatan sasaran bantuan, pembenahan data kesejahteraan, hingga pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
“Tunjukkan Kinerja, Bukan Hanya Simbol”
Suara masyarakat ini menjadi pengingat bagi seluruh pejabat yang baru saja diambil sumpahnya: janji yang diucapkan bukan sekadar di hadapan pimpinan, melainkan di hadapan rakyat yang menanti pelayanan yang lebih baik.
“Kami tidak menuntut hal yang mustahil. Cukup kerja jujur, transparan, dan hadir di tengah kami. Jika ada perubahan, biarkan kami yang merasakannya, bukan hanya melihatnya di pemberitaan,” tambahnya Eka aktivis muda tersebut.
Hingga saat ini, masyarakat menanti langkah konkret dari puluhan pejabat yang baru menjabat. Waktu akan menjadi penentu, apakah pelantikan ini menjadi awal perbaikan yang sesungguhnya, atau sekadar pergantian nama di papan nama kantor tanpa dampak yang berarti bagi warga Kabupaten Sumenep.”
Pewarta: HR
