Opini oleh: Holib Rahman
Pemberitaan Tempo mengenai dugaan rokok ilegal dan perdagangan pita cukai di Madura kembali memunculkan perdebatan. Respons publik pun beragam.
Sebagian mempertanyakan mengapa pengusaha lokal menjadi sorotan. Ada yang menilai pemberitaan tersebut terlalu menitikberatkan persoalan pada pelaku usaha di Madura. Ada pula yang meminta agar persoalan tembakau tidak hanya dilihat dari sisi rokok ilegal, tetapi juga dari sisi petani, buruh, pedagang, industri, hingga perusahaan-perusahaan besar yang selama ini menjadi bagian dari rantai ekonomi tembakau.
Semua pertanyaan itu sah.
Media boleh dikritik. Wartawan bisa dikoreksi. Investigasi jurnalistik juga bukan produk yang kebal dari kesalahan.
Tetapi ada satu hal yang jauh lebih penting untuk tidak dilupakan: jangan sampai perdebatan mengenai siapa yang memberitakan membuat substansi persoalan justru hilang dari pembicaraan.
Sebab ketika yang sedang dipersoalkan adalah dugaan peredaran rokok ilegal dan pelanggaran cukai, maka pertanyaan pertama semestinya bukan, “Mengapa pengusaha Madura yang diberitakan?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Apakah dugaan itu benar atau tidak?
Jika benar, siapa yang bertanggung jawab?
Jika tidak benar, di mana letak kekeliruannya?
Di situlah seharusnya perdebatan dimulai.
Jangan Ganti Persoalan dengan Identitas
Dalam banyak kasus, ketika sebuah pemberitaan menyentuh kepentingan kelompok atau daerah tertentu, perdebatan dengan cepat bergeser dari substansi menuju identitas.
Begitu Madura disebut, muncul kekhawatiran bahwa Madura sedang disudutkan.
Begitu pengusaha lokal disebut, muncul anggapan bahwa pelaku usaha sedang dibidik.
Begitu industri tembakau dibicarakan, petani langsung ditempatkan sebagai pihak yang dikhawatirkan akan menjadi korban.
Kekhawatiran tersebut tentu perlu diperhatikan.
Namun, kita juga harus berhati-hati agar identitas daerah tidak digunakan untuk menghindari pemeriksaan terhadap sebuah persoalan.
Madura tidak sama dengan rokok ilegal.
Pengusaha Madura tidak identik dengan pelanggaran hukum.
Petani tembakau juga tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan praktik ilegal.
Demikian pula, kritik terhadap dugaan rokok ilegal tidak boleh diterjemahkan sebagai kebencian terhadap Madura.
Justru karena Madura memiliki masyarakat yang bekerja keras, memiliki tradisi ekonomi tembakau yang panjang, serta memiliki banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara legal, maka praktik ilegal harus dibedakan secara tegas dari keseluruhan wajah ekonomi Madura.
Jangan sampai pelaku yang diduga melakukan pelanggaran justru berlindung di balik nama besar daerah.
Dan jangan pula seluruh masyarakat Madura ikut menerima stigma hanya karena ada dugaan praktik ilegal yang dilakukan oleh segelintir pihak.
Kalau Salah, Bantah dengan Data
Jika pemberitaan Tempo dianggap keliru, maka bantahan adalah hak yang harus digunakan.
Bukan dengan kemarahan.
Bukan dengan sentimen kedaerahan.
Bukan pula dengan menyerang media karena dianggap merusak citra Madura.
Tetapi dengan data dan fakta.
Tunjukkan bagian mana yang keliru.
Tunjukkan sumber data yang tidak tepat.
Tunjukkan fakta yang belum dimuat.
Jelaskan kronologi yang sebenarnya.
Jika ada dokumen yang membantah, buka dokumen tersebut.
Jika ada proses hukum yang berbeda, sampaikan secara terang.
Dengan cara seperti itu, publik justru mendapatkan informasi yang lebih lengkap.
Sebaliknya, jika bantahan hanya berhenti pada kalimat bahwa “Madura sedang disudutkan”, maka publik tidak memperoleh jawaban atas pertanyaan paling mendasar: apakah dugaan yang diberitakan itu benar atau tidak?
Persoalan hukum tidak selesai hanya karena seseorang merasa pemberitaan tersebut merugikan citra kelompoknya.
Begitu pula sebuah pemberitaan tidak otomatis benar hanya karena dimuat oleh media besar.
Keduanya harus diuji.
Media harus siap diuji oleh fakta.
Pihak yang diberitakan juga harus siap diuji oleh fakta.
Dan masyarakat berhak mengetahui hasil pengujian tersebut.
Madura Berhak Tahu Apa yang Terjadi
Masyarakat Madura bukan masyarakat yang harus dilindungi dari informasi.
Sebaliknya, masyarakat Madura memiliki hak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di wilayahnya sendiri.
Jika ada dugaan rokok ilegal, masyarakat berhak bertanya:
Dari mana rokok tersebut berasal?
Siapa yang memproduksi?
Bagaimana barang tersebut bisa masuk ke pasar?
Bagaimana distribusinya?
Siapa yang menjadi pengepul?
Siapa yang menjadi pembeli?
Bagaimana mekanisme perdagangan pita cukai jika memang benar terjadi?
Siapa yang memperoleh keuntungan?
Dan yang tidak kalah penting, siapa yang selama ini dirugikan?
Pertanyaan itu bukan upaya mempermalukan Madura.
Pertanyaan tersebut justru merupakan bagian dari tanggung jawab publik.
Sebab jika praktik ilegal dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya negara karena kehilangan potensi penerimaan cukai.
Pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara legal juga dapat terkena dampaknya.
Masyarakat juga bisa menjadi korban.
Petani pun belum tentu mendapatkan keuntungan dari adanya perdagangan ilegal.
Karena itu, menyederhanakan persoalan menjadi pertentangan antara “media versus pengusaha lokal” justru berpotensi menutup persoalan yang jauh lebih besar.
Jangan Korbankan Petani untuk Membela Industri
Ada satu hal yang juga penting.
Ketika industri rokok dan tembakau dibicarakan, petani sering kali dijadikan alasan utama untuk membela keberlangsungan seluruh rantai industri.
Padahal kepentingan petani tidak selalu identik dengan kepentingan pengusaha.
Petani memiliki persoalan sendiri.
Harga tembakau, biaya produksi, kualitas hasil panen, akses pasar, posisi tawar, hingga ketergantungan terhadap pembeli adalah persoalan nyata yang harus dibicarakan secara serius.
Karena itu, membongkar dugaan rokok ilegal tidak boleh berarti mematikan petani.
Tetapi sebaliknya, membela petani juga tidak boleh berarti membiarkan praktik ilegal.
Keduanya harus dipisahkan.
Petani harus mendapatkan perlindungan.
Pelaku usaha legal harus mendapatkan kepastian.
Masyarakat harus mendapatkan informasi.
Dan jika memang ada pelanggaran hukum, penegakan hukum harus berjalan.
Itulah pendekatan yang lebih adil.
Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?
Persoalan rokok ilegal juga seharusnya tidak berhenti pada siapa yang memproduksi atau menjual.
Pertanyaan yang lebih besar adalah: siapa yang paling diuntungkan dari rantai perdagangan tersebut?
Karena perdagangan ilegal tidak mungkin berdiri sendiri.
Ada produksi.
Ada distribusi.
Ada pasar.
Ada pembeli.
Ada jaringan.
Dan tentu ada keuntungan ekonomi.
Maka jika benar terdapat praktik perdagangan rokok ilegal dan penyalahgunaan pita cukai, publik layak mengetahui bagaimana mata rantai itu bekerja.
Jangan hanya berhenti pada pelaku lapangan.
Jangan hanya melihat pedagang kecil.
Jangan hanya menyoroti satu wilayah.
Jika memang ada jaringan yang lebih besar, maka jaringan tersebut juga harus dibongkar.
Di sinilah aparat penegak hukum memiliki pekerjaan penting.
Masyarakat tidak membutuhkan drama siapa yang paling keras membela diri.
Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai fakta.
Kritik Media Jangan Berubah Menjadi Upaya Membungkam
Kritik terhadap Tempo tentu sah.
Bahkan kritik terhadap media merupakan sesuatu yang sehat dalam demokrasi.
Jika ada pemberitaan yang dianggap tidak berimbang, pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai mekanisme yang tersedia.
Namun, kritik yang sehat berbeda dengan upaya membungkam.
Media harus bertanggung jawab terhadap setiap informasi yang dipublikasikan.
Tetapi masyarakat juga harus memberikan ruang kepada media untuk melakukan kerja jurnalistik, termasuk mengungkap persoalan yang mungkin tidak nyaman bagi sebagian pihak.
Investigasi jurnalistik memang tidak selalu menghasilkan berita yang menyenangkan.
Kadang yang dibongkar adalah sesuatu yang selama ini dianggap biasa.
Kadang yang disorot adalah pihak yang memiliki pengaruh.
Kadang hasil pemberitaan membuat pihak tertentu merasa dirugikan.
Tetapi selama informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka ruang untuk mengungkap fakta harus tetap dijaga.
Pada saat yang sama, media juga tidak boleh merasa paling benar.
Jika terdapat kesalahan, harus dikoreksi.
Jika ada data baru, harus diberi ruang.
Jika ada pihak yang merasa dirugikan, hak jawab harus dihormati.
Pers yang kuat bukan pers yang tidak pernah salah. Pers yang kuat adalah pers yang berani mengungkap dan juga berani mengoreksi ketika terbukti keliru.
Jangan Sampai Madura Terjebak dalam Narasi Korban
Yang perlu kita hindari adalah membangun narasi bahwa setiap kritik terhadap Madura merupakan bentuk penyerangan terhadap Madura.
Narasi semacam itu justru berbahaya.
Sebab masyarakat akhirnya diajak sibuk mempertahankan citra, sementara persoalan substansial tidak pernah selesai.
Madura tidak perlu dikasihani.
Madura tidak perlu selalu dibela dengan sentimen emosional.
Madura hanya membutuhkan keadilan, informasi yang benar, penegakan hukum yang objektif, serta ruang yang sehat untuk menyampaikan fakta.
Kalau memang ada pengusaha yang tidak melakukan pelanggaran, tentu harus dilindungi dari tuduhan yang tidak berdasar.
Kalau ada media yang keliru, tentu harus dikoreksi.
Kalau ada aparat yang salah bertindak, tentu harus dikritik.
Tetapi kalau memang ada praktik ilegal, jangan pula ditutupi hanya karena pelakunya orang Madura.
Hukum tidak boleh mengenal istilah pengusaha lokal atau pengusaha luar.
Kebenaran juga tidak boleh bergantung pada siapa yang diberitakan.
Pada Akhirnya, Fakta yang Harus Menang
Perdebatan mengenai pemberitaan Tempo semestinya menjadi momentum untuk membuka diskusi yang lebih besar tentang tata kelola industri tembakau di Madura.
Bukan sekadar tentang siapa yang diberitakan.
Bukan sekadar tentang siapa yang membongkar.
Bukan sekadar tentang apakah Madura merasa disudutkan.
Tetapi tentang bagaimana memastikan industri tembakau berjalan secara sehat, petani mendapatkan perlindungan, pengusaha legal memperoleh kepastian usaha, negara tidak kehilangan penerimaan, dan praktik ilegal tidak mendapatkan ruang.
Jika pemberitaan itu benar, maka fakta harus disampaikan dan ditindaklanjuti.
Jika pemberitaan itu salah, maka bantahlah dengan fakta.
Jika ada bagian yang belum lengkap, lengkapi dengan data.
Jika ada pihak yang dirugikan, berikan ruang untuk menjelaskan.
Tetapi jangan mengubah persoalan dugaan rokok ilegal menjadi sekadar persoalan harga diri daerah.
Karena harga diri Madura tidak akan runtuh hanya karena sebuah media melakukan investigasi.
Sebaliknya, harga diri Madura justru akan semakin kuat ketika masyarakatnya berani menghadapi persoalan secara terbuka.
Kita tidak perlu takut pada pertanyaan.
Yang perlu ditakuti adalah ketika sebuah persoalan terlalu lama tidak boleh ditanyakan.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan cerita yang paling nyaman didengar.
Masyarakat membutuhkan kebenaran yang dapat diuji.
Dan jika benar ada praktik ilegal, maka yang harus dibongkar bukan hanya siapa yang berada di permukaan, tetapi juga seluruh mata rantai yang memungkinkan praktik itu terus hidup.
Madura tidak akan menjadi lebih baik dengan menutupi persoalannya.
Madura akan menjadi lebih kuat ketika berani membuka persoalan, menguji setiap tuduhan dengan bukti, dan memastikan hukum berdiri tanpa melihat siapa orangnya, seberapa besar usahanya, atau dari daerah mana ia berasal.
