SUMENEP, Globalindo.net – Polemik perubahan desil masyarakat di Kabupaten Sumenep mendapat perhatian serius dari Pemuda Muhammadiyah. Perubahan data yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut dinilai harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi warga, khususnya masyarakat yang secara nyata masih berada dalam kondisi kurang mampu.
Ludianto, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, meminta Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memastikan bahwa data yang digunakan dalam menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat benar-benar menggambarkan fakta di lapangan.
Menurutnya, data tidak boleh hanya menjadi angka yang tersusun rapi dalam sistem, tetapi harus memiliki korelasi dengan kehidupan nyata masyarakat.
“BPS dan Pemkab Sumenep, khususnya pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, harus memastikan data riil sesuai dengan fakta di lapangan. Jangan sampai kondisi warga yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru berubah status hanya karena data yang tidak menggambarkan keadaan sebenarnya,” ujar Ludianto.
Ia menilai pemerintah desa maupun pihak yang terlibat dalam proses pendataan memiliki peran penting. Sebab, mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan kondisi masyarakat dan seharusnya mengetahui perubahan kondisi ekonomi warga secara langsung.
Ludianto menegaskan, verifikasi dan validasi lapangan harus menjadi bagian penting dalam proses pemutakhiran data. Pemerintah jangan hanya mengandalkan data administratif tanpa melakukan pengecekan terhadap kondisi faktual masyarakat.
“Kalau ada warga yang desilnya berubah, tetapi kondisi ekonominya tidak berubah atau bahkan masih sangat membutuhkan bantuan, maka ini harus menjadi perhatian serius. Harus ada mekanisme klarifikasi dan verifikasi ulang,” katanya.
Menurut Ludianto, perubahan desil dapat berdampak besar terhadap akses masyarakat terhadap berbagai program perlindungan sosial. Karena itu, kesalahan dalam pendataan tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata.
“Satu angka dalam sistem bisa berdampak besar terhadap kehidupan satu keluarga. Karena itu, akurasi data bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat,” tegasnya.
Pemuda Muhammadiyah Sumenep juga mendorong Pemkab Sumenep melakukan evaluasi terhadap data masyarakat yang mengalami perubahan desil secara signifikan. Evaluasi tersebut perlu melibatkan pemerintah desa dan unsur masyarakat agar prosesnya lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ludianto berharap persoalan perubahan desil tidak berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang salah, tetapi menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pendataan agar lebih akurat, transparan, dan responsif terhadap kondisi masyarakat.
“Yang paling penting bukan siapa yang disalahkan. Tetapi bagaimana pemerintah memastikan tidak ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan kemudian kehilangan haknya akibat data yang tidak sesuai fakta di lapangan,” pungkasnya.
Pewarta: HR
