JAWA TIMURMaduraSumenep

Ketidak adilan Pendataan BPS Sumenep, Anak Kuliah Kehilangan KIP Karena Desil Naik

36
×

Ketidak adilan Pendataan BPS Sumenep, Anak Kuliah Kehilangan KIP Karena Desil Naik

Sebarkan artikel ini

SUMENEP, Globalindo.net – Pendataan Sensus Ekonomi tahun 2026 yang berlangsung di wilayah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kini memicu keresahan mendalam di tengah masyarakat. Kamis 03/09/2026

Pasalnya, sebuah keluarga yang sesungguhnya tergolong tidak mampu justru mengalami nasib yang sangat berat, status desil keluarganya naik, dan hal itu mengancam keberlanjutan pendidikan anak mereka yang sedang berkuliah di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Sumenep.

Anak keluarga tersebut selama ini menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sangat membantu biaya pendidikannya.

Namun kini, karena hasil pendataan yang dilakukan dalam Sensus Ekonomi tersebut mengubah status desil keluarganya naik menjadi Desil 4 maka bantuan yang menjadi penopang kuliah anak tersebut terancam berhenti.

Padahal, kenyataan hidup keluarganya tidak berubah menjadi lebih baik sama sekali. Orang tua korban menyebut hal ini sebagai ketidakadilan pendataan yang sangat terasa.

Menurut keterangan yang disampaikan orang tua kepada awak media, keluarganya memang layak menerima bantuan. Kondisi ekonomi mereka belum membaik dan tergolong membutuhkan.

Namun karena hasil pendataan yang dinilai keliru tersebut, desilnya bergeser naik dan justru di titik yang menjadi batas kriteria kelayakan penerima KIP Kuliah.

Diketahui bahwa KIP Kuliah pada umumnya diprioritaskan bagi keluarga dalam Desil 1 hingga Desil 2, sehingga pergeseran sekecil apa pun bisa menyingkirkan mereka dari daftar bantuan .

Yang menjadi pertanyaan mendasar, mengapa desil keluarga yang tidak mampu bisa naik begitu saja? Apakah pendataannya benar-benar turun ke lapangan, mewawancarai, dan memverifikasi kondisi nyata rumah tangga tersebut? Atau ada hal-hal lain yang memengaruhi hasil akhirnya? Jika data keliru dijadikan patokan, maka korban yang paling dirugikan justru warga kecil yang berjuang menyekolahkan anaknya bukan mereka yang seharusnya diperbaiki datanya.

Keluarga tersebut kini terjepit di antara dua kenyataan pahit, kehidupan yang tetap berat, namun data negara menyatakan mereka sudah lebih baik. Jika pendataan tidak segera diperbaiki, maka yang kandas bukan sekadar angka di atas kertas melainkan masa depan anak yang sedang berjuang meraih pendidikan.

Masyarakat di kabupaten Sumenep pun kini menuntut kejelasan siapa yang memverifikasi data, dan bagaimana cara keluarga yang terzalimi pendataan ini dapat kembali ke posisi yang sesungguhnya.”

Pewarta: HR

Tinggalkan Balasan