SUMENEPGlobalindo.net – Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu program kebijakan strategis yang digunakan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.
Program ini mencakup berbagai bentuk bantuan, seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan program keluarha harapan (PKH), bantuan pangan non tunai, serta subsidi kebutuhan dasar lainnya.
Namun, dalam praktiknya, program bansos sering kali menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah penyalahgunaan anggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Alih-alih menjadi solusi bagi masyarakat miskin, bansos justru sering dijadikan ladang bisnis
oleh oknum pejabat dan pihak yang memiliki kepentingan tertentu.
Bantuan bansos bukan hanya sekadar penyimpangan administrasi, tetapi juga mencerminkan ketimpangan sosial dan lemahnya sistem pengawasan pemerintah dalam memastikan bantuan benar-benar sampai kepada penerima yang berhak.
Ironisnya dari data yang dihimpun tim media globalindo.net menemukan masih banyaknya penerima bantuan pemerintah tersebut dalam kategori orang kaya.
Temuan tersebut berada di wilayah Kabupaten Sumenep Jawa Timur. Menurut keterangan narasumber inisial E mengatakan bahwa di daerahnya banyak orang kaya yang masih menerima bantuan seperti PKH.
“Di daerah saya banyak mas orang kaya yang masih menerima bantuan PKH, dan kebanyakan penerima bantuan orang yang dekat dengan kepala desa”imbuh narasumber kepada wartawan globalindo.net.
Ketidaktransparanan dalam distribusi bansos tersebut juga memperparah ketidakadilan sosial. Banyak masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan justru terabaikan akibat manipulasi data penerima.
Di sisi lain, masyarakat yang memiliki akses dan koneksi dengan pejabat justru lebih mudah mendapatkan bantuan meskipun secara ekonomi mereka lebih mampu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya reformasi dalam sistem pengelolaan bansos agar keadilan dan kesejahteraan sosial dapat benar-benar terwujud.
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sistem pengawasan data yang lebih ketat, transparansi dalam pengelolaan data seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep dan Dinas terkait lainnya.
Masyarakat pun meminta pemerintah daerah melalui Dinas terkait bersinergi dalam membenahi data para penerima bansos. Sehingga bantuan itu bisa disalurkan kepada pihak yang memang membutuhkan.
Pewarta : w a w a n
