Sumenep, Globalindo.net – Kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas di Jawa Timur patut dipertanyakan, karena dinilai kurang profesional dalam merespons konfirmasi sejumlah media terkait hasil investigasi pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air (P3TGAI) Tahun 2024, di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Rabu (13/08/2026)
Saat itu, Awak media hendak Konfirmasi berkaitan dengan realisasi program P3TGAI Tahun 2024 di Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, serta dugaan jual beli paket pekerjaan di sejumlah desa lainnya.
Investigasi sejumlah media tersebut menemukan banyak kejanggalan yaitu, adanya dugaan jual beli paket pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan yang tumpang tindih sehingga dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) program.
Temuan media tersebut tentunya hendak diklarifikasi kepada pihak BBWS Brantas Jatim sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan dan pengawasan program. Langkah konfirmasi itu dilakukan untuk memperoleh penjelasan berimbang sekaligus memastikan informasi mengenai pelaksanaan P3TGAI dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, kedatangan sejumlah media tersebut justru menuai kekecewaan dikarenakan piihak BBWS Brantas Jatim melalui bagian Humas belum memberikan jawaban substantif terhadap sejumlah pertanyaan yang disampaikan dan memilih meneruskan materi konfirmasi tersebut kepada pimpinan.
“Maaf Pak, tujuan konfirmasi dan pengaduan terkait yang dijelaskan tadi akan kami sampaikan ke pimpinan terlebih dahulu,” ujar pihak BBWS Brantas Jatim melalui petugas yang menerima kedatangan sejumlah media.
Padahal, Sejumlah media mendatangi Kantor BBWS Jatim membawa sejumlah point konfirmasi terkait realisasi pekerjaan P3TGAI tahun 2024 hingga 2026, dan mengenai monitorong pihak BBWS Brantas Jatin serta menyangkut kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan juknis serta dampak hasil pembangunan terhadap kebermanfaatan irigasi bagi masyarakat dan sektor pertanian di tingkat desa.
Tapi, Pihak PPK BBWS melalui Humas BBWS Brantas Jatim menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kedatangan media akan terlebih dahulu dilaporkan kepada pimpinan. Menurutnya Tanggapan atau respons dari pimpinan akan disampaikan kembali kepada pihak media melalui nomer WA dan atas nama yang telah diisikan dalam format pengaduan layanan publik.
Anehnya, Setelah beberapa kali dilakukan konfirmasi melalui nomor watshaap pengaduan yang diberikan oleh humas BBWS Berantas Jatim hingga kini belum ada jawaban.
Padahal, Konfirmasi media bertujuan mendapatkan klarifikasi atas sejumlah temuan di lapangan. Sebab, Program P3TGAI memiliki tujuan meningkatkan fungsi jaringan irigasi dan mendukung produktivitas pertanian masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.
Maka dari itu, Diharapkan BBWS Brantas Jatim dapat memberikan ruang komunikasi secara transparan dan profesional terhadap setiap konfirmasi maupun pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui media. Klarifikasi dari pihak terkait dinilai penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi mengenai pelaksanaan program pemerintah yang substansinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut dari PPK BBWS Brantas Jatim melalui nomer layanan terkait hasil investigasi dan dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan P3TGAI Tahun 2024 di Desa Gapura Tengah maupun sejumlah desa lainnya. tim Media masih membuka ruang bagi pihak BBWS Brantas Jatim untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan secara resmi.”
Pewarta: HR
