Surabaya,Globalindo.net – Pernyataan mengejutkan datang dari Matur Husyairi, S.Ag, politisi Partai Bulan Bintang sekaligus mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Melalui akun TikTok pribadinya pada Rabu, 17 September 2025, ia membeberkan besaran tunjangan operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang nilainya dinilai fantastis dan layak dipertanyakan transparansinya.
Menurut Husyairi, dasar hukum tunjangan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2019 yang kemudian direvisi dengan Pergub Nomor 5 Tahun 2024. Tunjangan operasional kepala daerah, jelasnya, ditentukan berdasarkan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi.
Ia memaparkan, pada tahun 2024, PAD Jawa Timur mencapai Rp20,819 triliun. Dari angka itu, setelah dihitung dengan ketentuan 0,15 persen, besaran tunjangan operasional yang dialokasikan mencapai Rp31,226 miliar per tahun. Jika dibagi rata per bulan, jumlah itu setara dengan Rp2,6 miliar.
“Dari Rp2,6 miliar itu, 65 persen menjadi hak Gubernur dan 35 persen untuk Wakil Gubernur. Artinya, Gubernur menerima sekitar Rp1,691 miliar setiap bulan, sedangkan Wakil Gubernur Rp991 juta,” ungkapnya.
Husyairi mengaku kaget dengan nominal tersebut dan mengajak publik untuk mempertanyakan transparansi penggunaan dana. Menurutnya, uang yang bersumber dari pajak masyarakat, terutama pajak kendaraan bermotor, semestinya dapat dikelola lebih jelas dan memberi manfaat langsung bagi rakyat.
Ia bahkan menyinggung kembali polemik beberapa waktu lalu saat Cak Soleh mengajukan gugatan pengampunan tunggakan pajak kendaraan bermotor, yang kemudian ditolak oleh pihak Gubernur melalui kuasa hukumnya.
“Aneh, ketika rakyat sulit membayar pajak, uang hasil pajak justru digunakan untuk tunjangan operasional sebesar itu,” tambahnya.
Lebih jauh, Husyairi juga menyoroti peran gubernur yang dinilainya lebih sering hadir dalam acara seremonial ketimbang menghadirkan kebijakan nyata yang menyentuh persoalan rakyat.
“Kegiatan hanya seremonial, panen buah, potong pita, terima penghargaan. Sementara rakyat menjerit karena beban ekonomi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut langsung memicu respons publik di media sosial. Banyak yang menyayangkan kurangnya keterbukaan pemerintah provinsi dalam menjelaskan penggunaan tunjangan operasional tersebut. Tidak sedikit pula yang menuntut adanya audit dan publikasi secara rutin agar masyarakat tahu untuk apa dana sebesar itu digunakan.
Uang negara hanya habis untuk tunjangan pejabat, sedikit untuk pembangunan negara. Di Surabaya yang tau di jalan rangka penyeberangan untuk jalan kereta masih pakai sistem buka tutup, kenapa tidak dibikin jembatan, protes seorang netizen @aryabayusamudera
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memberikan klarifikasi resmi terkait pernyataan yang disampaikan oleh Matur Husyairi. Namun desakan agar transparansi keuangan daerah lebih dibuka ke publik semakin menguat, mengingat sumber dananya berasal dari kontribusi masyarakat.”
Pewarta: HR
