Jepara – “APBD seharusnya bukan hanya menjadi deretan angka di atas kertas, melainkan nafas pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Jika hampir separuhnya habis untuk birokrasi, bagaimana masyarakat bisa merasakan hasilnya?
Selain daripada itu “APBD adalah merupqkan cermin wajah daerah. Dari sana, kita bisa melihat apakah uang rakyat kembali untuk rakyat, atau justru habis untuk birokrasi. Pertanyaan pentingnya: benarkah anggaran kita berpihak pada masyarakat? Ataukah masih lebih banyak terserap oleh birokrasi Pertanyaan itu kembali menggema saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jepara 2026.
*Belanja Pegawai Membengkak*
Hasil telaah menunjukkan postur RAPBD 2026 masih jauh dari kata sehat. Data menunjukkan belanja pegawai masih menjadi beban utama. Nilainya mencapai Rp1,257 triliun atau 45,94% dari total belanja. Angka ini jauh melampaui batas ideal 30% sebagaimana diamanatkan UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD). Jika ditambah biaya operasional OPD, lebih dari separuh APBD habis untuk birokrasi.metimbang program langsung bagi rakyat
*PAD Lemah, Ketergantungan Tinggi*
Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 22,37%, sementara ketergantungan pada transfer pusat mencapai 70,42%. Kondisi ini menandakan potensi lokal Jepara—dari pariwisata, furnitur, hingga perikanan—belum digarap optimal.
*Anggaran Publik Masih Minim*
Secara administratif, alokasi untuk masyarakat tampak hampir 50%. Namun secara riil, belanja publik yang benar-benar dirasakan rakyat diperkirakan hanya 35–40%. Ironisnya, porsi infrastruktur hanya 8%, padahal infrastruktur adalah penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.
*Mandatory Spending Kesehatan Terancam*
Alokasi untuk kesehatan juga rawan tak memenuhi amanat 10% mandatory spending. Ini bukan sekadar soal angka—tetapi menyangkut kualitas layanan dasar, risiko temuan BPK, dan dampak langsung pada pelayanan kesehatan masyarakat.
*Pokir dan Pinjaman Daerah*
Ketidaksinkronan antara pokok pikiran (pokir) DPRD dan realisasi anggaran makin mempertegas masalah. Disebutkan hingga 50% pokir diarahkan untuk infrastruktur, namun realisasinya hanya 8%.
Lebih membingungkan lagi, terdapat pinjaman daerah Rp164 miliar yang seharusnya mendorong pembangunan infrastruktur, tetapi tidak terlihat signifikan dalam porsi belanja. Pertanyaan besar pun muncul: apakah dana pinjaman belum efektif disalurkan, ataukah perencanaannya memang tidak fokus pada kebutuhan rakyat?
*Efisiensi dan Dampaknya pada Ekonomi Lokal*
Dorongan untuk efisiensi belanja memang penting. Namun ada catatan: belanja barang dan jasa justru menjadi penggerak utama perputaran ekonomi di daerah. Jika pos ini ditekan berlebihan, maka UMKM, pedagang kecil, dan sektor jasa lokal akan ikut lesu. Efisiensi tidak boleh membunuh denyut ekonomi rakyat kecil.
*Risiko dan Implikasi*
Jika pola anggaran seperti ini terus dipertahankan, Jepara berpotensi menghadapi:
– Risiko fiskal: ketergantungan pada pusat terlalu tinggi.
– Ruang fiskal sempit: belanja pegawai menggerus ruang pembangunan.
– Belanja publik minim: masyarakat sulit merasakan manfaat langsung APBD.
– Efek domino ekonomi: efisiensi tanpa strategi bisa memperlambat perputaran ekonomi lokal.
– Evaluasi Kemendagri & kritik publik: sangat mungkin terjadi jika struktur anggaran tidak segera dibenahi.
*Jalan Perbaikan*
Kritik tanpa solusi hanyalah keluhan. Karena itu, ada sejumlah langkah konstruktif yang dapat ditempuh:
– Menata ulang belanja pegawai dengan efisiensi berbasis kinerja, bukan sekadar pemangkasan.
– Mengoptimalkan PAD melalui potensi unggulan Jepara: pariwisata, furnitur, UMKM, dan perikanan.
– Menjamin mandatory spending kesehatan dan pendidikan agar rakyat merasakan manfaat langsung.
– Mengelola pinjaman daerah secara efektif, memastikan setiap rupiah benar-benar menambah kapasitas infrastruktur.
– Menyeimbangkan efisiensi dengan stimulus ekonomi, agar belanja pemerintah tetap mendorong perputaran ekonomi lokal.
*Penutup*
APBD bukanlah sekadar deretan angka dalam tabel keuangan. Ia adalah nafas pembangunan dan denyut kesejahteraan rakyat. Jika hampir separuhnya habis untuk birokrasi, wajar bila masyarakat bertanya: di mana letak keberpihakan pemerintah daerah?
Prinsip dasarnya sederhana: uang rakyat harus kembali pada rakyat, bukan sekadar menghidupi mesin birokrasi. RAPBD 2026 harus menjadi titik balik, agar Jepara tidak sekadar mengatur anggaran, tetapi juga mengatur harapan rakyat menuju masa depan yang lebih adil dan sejahtera.
Oleh : Tim Advokasi dan Pengamat Kebijakan Publik Yayasan Konsorsium LSM Jepara
Pewarta : ha sutryawan
