KAB BEKASI – JABAR
Globalindo.Net//Desa Jatireja, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi salah satu desa yang dijadikan penilaian percontohan desa anti korupsi 2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pelaksanaan acara penilaian berlangsung di Aula Kantor Desa Jatireja, Jl.Raya Citarik Tegal Danas No.1, Cikarang Timur pada Rabu 09 Oktober, 2024.
Nampak hadir sejumlah pejabat provinsi Jawa Barat dari Tim Penilai Inspektorat,Tim Penilai DPMD, dan Diskominfo.
Sedangkan dari kabupaten bekasi hadir tim penilai Inspektorat dan DPMD Kabupaten Bekasi serta tamu undangan dari unsur kewilayahan Camat Cikarang Timur, Kepala Desa Jatireja, Pendamping Desa, Ketua BPD Desa Jatireja, Perangkat Desa Jatireja, Binmaspol, Babinsa, Ketua LPMD.
Selain itu nampak hadir tamu undangan dari unsur masyarakat desa Bumdes, Karang Taruna, Penggerak PKK, Ketua RT/RW, serta Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama, se Desa Jatireja.
Acara penilaian berlangsung atas dasar surat dari komisi pemberantasan korupsi No. B/8697/DKM.01.02/80 – 84/06 2023 Tentang : Pelaksanaan Penilaian Percontohan Desa Anti Korupsi 2024.
Menurut Camat Cikarang Timur, Ropi, ST dalam pidato sambutannya mengatakan bahwa cita-cita kita di dalam bernegara yaitu mensejahterakan seluruh rakyat indonesia.
Ropi menambahkan tentang pentingnya kehadiran pemerintahan dan fungsi pemerintah dalam hal fungsi sosial, ekonomi, keagamaan, bahkan fungsi yang berkenaan dengan masyarakat sampai fungsi dalam rumah tangga.
Sebagai tuan rumah Kades Jatireja, Suwandi dalam wawancara dengan Globalindo menyampaikan ucapan terimakasih kepada tim penilai dari Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jawa Barat yang diwakili dari Inspektorat, Kominfo, DPMD masing-masing.
“Terima kasih atas kerjasamanya, kepada Jajaran Perangkat desa Jatireja sampai mencapai final penilaian Desa Anti korupsi 2024, bukan karena Hadiah nantinya tapi juga untuk motivasi kepada desa – desa yang lain,” ujar Suwandi tersenyum sumringah
Kabid Bina Desa DPMD Jawa Barat
Sementara itu ditempat terpisah, kepada media gobalindo Kepala bidang Bina Desa DPMD Jawa Barat, Asep Nandang Rasadi .S.IP mengatakan, kegiatan Penilaian Percontohan Desa Anti korupsi ini adalah inisiasi dari KPK RI dalam hal ini kami dari provinsi Jawa Barat dari Inspektorat, Kominfo dan DPMD bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan kegiatan yang di inisiasi oleh KPK RI.
Nandang mengungkapkan, inisiasi ini di jadikan contoh untuk desa yang lain di kabupaten itu. Seyogya nya ke depan ini bisa di tularkan sehingga desa desa ini dapat terwujud Tertib administrasi, guna meminimalisir penyelewengan, kesalahan adminstrasi itu pun tergantung program pemerintah pusat.
Ditegaskan Dana desa ini kan sudah di atur 20% untuk ketahanan pangan, penanganan kemiskinan ekstrim, untuk stunting padahal di desa itu tidak ada itu stunting tidak ada itu penanganan kemiskinan ekstrim, tapi itu harus di buat SPJ nya sehingga itu kesalahan administrasi,
“Nah, Untuk mengantisipasi hal -hal itu KPK RI inisiasi membentuk desa percontohan di seluruh indonesia bukan hanya di Jawa Barat saja,” Ujarnya
Terkait kegiatan Penilaian Percontohan Desa Anti Korupsi 2024, Kabid Bina Desa DPMD Jabar itu mengatakan, ada beberapa instrumen sebenar nya termasuk kita nilai di dalam desa anti korupsi ini yang pertama komponen tentang Tata kelola pemerintahan, tentang administrasi desa, tentang partisipasi masyarakat,dan yang lainnya itu yang menjadikan komponen – komponen Desa Anti korupsi.
Dan di Tahun 2023 ada 19 desa di provinsi Jawa Barat mewakili kabupaten nya masing-masing kalo sepanjang sepengaetahuan saya untuk penilaian itu KPK RI langsung yang menilai salah satu contoh di Jawa Barat ini ada salah satu desa yang masuk sepuluh besar Desa anti korupsi se Indonesia Yaitu Desa CIBIRU WETAN Kabupaten Bandung itu sudah di tetapkan Oleh KPK.RI Bahwa Desa CIBIRU WETAN ini masuk sepuluh besar Desa Anti Korupsi Tingkat Nasional, ucap Nandang mnegakhiri wawancara.
(JM)
