KAB BEKASI, Globalindo.Net –Polsek Cikarang Timur Kawal Ketat Musdes Penetapan Unsur Masyarakat di Desa Tanjungbaru Personel Polsek Cikarang Timur melaksanakan pelayanan pengamanan dan pemantauan intensif Musyawarah Desa (Musdes) yang di gelar di Aula Kantor Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Rabu (15/04/2026). Kehadiran aparat kepolisian yang dipimpin oleh Kanit Intel AKP Daniel dan Bimaspol Aipda Acep Mirta bertujuan untuk menjamin kondusivitas jalannya rapat penetapan kriteria unsur masyarakat dalam rangka tahapan pencalonan Ketua BPD Desa Tanjungbaru.
Dalam kegiatan tersebut, petugas bersiaga memastikan proses demokrasi bagi sekitar 110 peserta yang hadir berjalan tertib, terutama dalam menentukan perwakilan dari 20 RT dan 12 RW yang ada di wilayah tersebut.
Kapolsek Cikarang Timur Kompol Sugiharto.S.H melalui anggotanya menegaskan bahwa pendampingan ini merupakan bentuk pelayanan prima Polri dalam mendukung stabilitas keamanan di tingkat desa.
“Kami hadir untuk menjamin proses musyawarah ini berlangsung secara demokratis tanpa ada intervensi maupun gangguan keamanan lainnya.”Ujar Kapolsek Cikarang Timur.
Dalam pengamanan tersebut, personel Polsek Cikarang Timur bersinergi dengan Babinsa dan unsur Linmas setempat. Selain melakukan penjagaan, aparat juga memberikan imbauan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) agar warga tetap menjaga kerukunan meski terdapat perbedaan pendapat selama forum berlangsung.
Berkat pengamanan dan koordinasi yang baik dengan Kepala Desa Tanjungbaru, Dudu Sumbali, serta Ketua Panitia, Mukti Yogaswara, rapat yang menghasilkan keputusan keterwakilan 7 orang per RT ini berakhir pada pukul 11.00 WIB dengan situasi yang sangat kondusif. Pemantauan pihak kepolisian memastikan seluruh prosedur rekapitulasi kriteria tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga tokoh pendidikan berjalan lancar tanpa hambatan berarti.
Pemerintah Desa Tanjungbaru melalui Kepala Desanya Dudu.Sumbali.S.H.menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Polri. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat selama ini dinilai efektif dalam menjaga kondusivitas wilayah, terutama saat agenda-agenda penting seperti Musdes.
Pantauan di lokasi menunjukkan acara berakhir dengan lancar dan kondusif. Hasil penetapan unsur masyarakat tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara untuk ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku.
( JM)
