BANDUNG, Globalindo.Net – Kasus yang menimpa Septi, warga asal Garut yang sempat terjebak di Kamboja akibat tawaran kerja yang diduga bermasalah, mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Anton Sukartono Suratto.
Anton tidak hanya menyampaikan keprihatinan, tetapi juga turun langsung membantu proses kepulangan korban. Ia bersama sejumlah kader Demokrat menjemput Septi setelah berhasil kembali ke Indonesia dalam kondisi yang memprihatinkan.
Saat ditemui setelah penjemputan, Anton menggambarkan kondisi Septi yang tampak terpukul setelah menjalani masa sulit selama berada di luar negeri.
“Ya, tadi kami sudah menjemput Mas Septi. Dia terlihat sangat sedih. Di sana kondisinya sudah sangat sulit, makan susah, uang juga sudah tidak punya,” ujar Anton.
Bagi Anton, peristiwa ini bukan sekadar kasus individu, melainkan potret nyata dari ancaman penipuan pekerja migran yang masih menghantui masyarakat Indonesia, khususnya warga di daerah.
Dalam kasus ini, Anton menunjukkan perannya tidak hanya sebagai legislator, tetapi juga sebagai figur yang responsif terhadap persoalan kemanusiaan. Ia mengaku bersyukur Septi akhirnya dapat kembali ke tanah air setelah melalui berbagai kesulitan di Kamboja.
Kepulangan Septi, menurut Anton, tidak lepas dari bantuan sejumlah pihak yang bergerak cepat membantu proses pemulangannya.
“Alhamdulillah dengan bantuan Pak Bajuri, dia bisa pulang ke Indonesia,” kata Anton.
Keterlibatan langsung Anton dalam membantu kepulangan warga tersebut menunjukkan perhatian serius terhadap persoalan pekerja migran yang kerap menjadi korban jaringan perekrutan ilegal.
Anton menjelaskan bahwa kasus yang dialami Septi bermula dari tawaran pekerjaan di luar negeri yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Alih-alih mendapatkan pekerjaan yang layak, Septi justru menghadapi kondisi sulit yang membuatnya terpaksa melarikan diri dari tempat kerjanya.
Fenomena seperti ini, menurut Anton, sering terjadi karena masyarakat tergiur oleh janji gaji besar tanpa memastikan legalitas proses perekrutan.
“Kalau memang ada tawaran seperti ini harus dicek dulu. Biasanya kalau pelatihan atau pekerjaan resmi itu berangkatnya rombongan dan visanya sebagai pekerja, bukan sebagai turis,” jelasnya.
Ia menilai banyak korban berangkat menggunakan visa wisata, sebuah modus yang sering dimanfaatkan oleh jaringan perekrut ilegal untuk menghindari pengawasan.
Sebagai pimpinan partai di Jawa Barat sekaligus anggota parlemen yang membidangi isu strategis negara, Anton menegaskan bahwa persoalan penipuan pekerja migran tidak bisa dipandang sebagai kasus biasa.
Ia menyebut praktik perekrutan ilegal telah berkembang menjadi jaringan yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat.
Karena itu, Anton mendorong adanya edukasi yang lebih masif kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak jelas.
“Ini harus jadi pelajaran bagi semua. Kalau ada tawaran kerja di luar negeri harus benar-benar dicek. Jangan sampai tertipu,” tegasnya.
Anton juga menilai bahwa pemerintah tidak bisa sepenuhnya disalahkan dalam kasus seperti ini, karena banyak warga berangkat melalui jalur tidak resmi menggunakan visa wisata.
Namun ia menegaskan bahwa negara tetap perlu memperkuat sistem sosialisasi dan pengawasan agar masyarakat memahami risiko yang ada.
“Yang paling penting masyarakat harus lebih waspada. Kalau ada tawaran kerja di luar negeri, cek dulu kebenarannya agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” pungkasnya.
Bagi Anton, kasus Septi menjadi pengingat keras bahwa perlindungan terhadap pekerja migran tidak cukup hanya melalui regulasi. Kesadaran masyarakat dan keberanian para pemimpin untuk turun langsung membantu korban juga menjadi bagian penting dalam melawan praktik penipuan yang terus mengintai.
Red
