Sumenep, Globalindo.net – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelontorkan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dengan anggaran mencapai Rp1 miliar per bulan kembali menuai sorotan. Kali ini, kritik datang dari Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, tepatnya dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lalangon.
SPPG Lalangon yang berada di bawah naungan sebuah yayasan tersebut menjadi perbincangan setelah menu MBG rapelan tiga hari dibagikan kepada siswa pada hari ketujuh bulan Ramadan. Menu yang diterima siswa terdiri dari dua susu kemasan, satu butir telur, satu kue, dua jeruk kecil, serta satu klip kurma berisi dua biji.
Sejumlah guru dan wali murid menilai komposisi tersebut tidak mencerminkan standar makanan bergizi sebagaimana tujuan utama program MBG. Mereka mempertanyakan keseimbangan kandungan gizi, terutama karena menu tersebut merupakan akumulasi jatah selama tiga hari.
“Kalau ini rapelan tiga hari, tentu publik berharap komposisinya lebih layak dan mencukupi kebutuhan gizi anak. Apalagi ini bulan Ramadan, anak-anak tetap membutuhkan asupan yang seimbang,” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Tak hanya itu, beredar pula dugaan bahwa dapur MBG di Lalangon tersebut dimiliki oleh seorang anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) II. Informasi ini semakin memantik perhatian publik dan memunculkan pertanyaan terkait transparansi serta akuntabilitas pengelolaan program.
Sejumlah guru di Kecamatan Manding juga mengaku berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi mereka mendukung program pemerintah untuk pemenuhan gizi siswa, namun di sisi lain mereka tidak bisa menutup mata atas keluhan orang tua dan kondisi riil menu yang diterima anak didik mereka.
Program MBG sendiri sejatinya dirancang untuk meningkatkan status gizi anak dan menekan angka stunting. Namun, jika dalam pelaksanaannya menu yang disajikan dinilai kurang layak, maka evaluasi menyeluruh dinilai menjadi langkah yang tak terelakkan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPPG Lalangon maupun yayasan yang menaunginya belum memberikan klarifikasi resmi terkait kritik yang berkembang di masyarakat.
Namun, Media ini akan terus berupaya konfirmasi dan Klarifikasi terhadap pihak yang disebut pengelola SPPG lalangon tersebut.
Publik kini menanti respons dari pihak terkait, termasuk transparansi penggunaan anggaran serta standar penentuan menu yang disajikan kepada para siswa di Kabupaten Sumenep.”
Pewarta:HR
