Sumenep,Globalindo.net — Program Makan Bergizi (MBG) yang digulirkan pemerintah sejatinya dimaksudkan sebagai intervensi serius untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah. Namun, menu MBG yang beredar di Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, justru memunculkan tanda tanya besar di ruang publik: apakah ini benar-benar menu bergizi, atau sekadar menggugurkan kewajiban program?
Berdasarkan dokumentasi yang beredar dari wilayah tersebut, satu paket MBG terlihat hanya terdiri dari nasi putih, lauk olahan sederhana, satu tusuk ikan lele, sambal tempe, irisan mentimun, serta lima butir buah sawo. Secara kasat mata, komposisi ini sulit disebut sebagai menu bergizi seimbang, apalagi jika dikaitkan dengan standar kebutuhan nutrisi anak usia balita dan anak sekolah.
Lebih dari itu, informasi yang dihimpun dari sejumlah orang tua balita dan siswa SD menyebutkan bahwa penyedia MBG di wilayah Pakandangan Barat adalah pihak dapur bernama “Bismillah Melayani”. Para orang tua mengaku kecewa dengan kualitas makanan yang diterima anak-anak mereka. Bahkan, menurut pengakuan mereka, tempe yang disajikan dalam menu MBG tersebut diduga sudah tidak layak konsumsi alias busuk.
Persoalan mendasarnya bukan semata soal “ada atau tidak” makanan, melainkan kesesuaian menu dengan tujuan program. Anak-anak dan balita umur 25 bulan membutuhkan protein hewani yang memadai, variasi sayuran, serta asupan vitamin dan mineral yang terukur. Menu yang disajikan di Pakandangan Barat justru terkesan minimalis, monoton, dan lebih menyerupai konsumsi praktis orang dewasa ketimbang menu edukatif untuk menunjang tumbuh kembang anak.
Kondisi tersebut mendorong publik mempertanyakan mekanisme perencanaan dan pengawasan menu MBG di tingkat daerah. Apakah penyusunan menu melibatkan tenaga ahli gizi? Apakah ada uji kelayakan bahan pangan sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah? Atau jangan-jangan standar program direduksi sebatas kecukupan administratif dan perhitungan biaya per porsi semata?
MBG bukan sekadar soal makan gratis. Program ini mengemban mandat strategis: menekan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia sejak dini. Jika implementasinya di lapangan—seperti yang terjadi di Pakandangan Barat—justru menyisakan dugaan penyajian makanan tidak layak konsumsi, maka tujuan besar tersebut terancam gagal sejak meja makan anak-anak.
Aspek transparansi anggaran pun tak bisa diabaikan. Masyarakat berhak mengetahui besaran biaya per porsi MBG, mekanisme penunjukan penyedia, pola pengadaan bahan makanan, serta sistem pengawasan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Tanpa keterbukaan dan pengawasan ketat, program sebesar MBG rawan tereduksi menjadi rutinitas administratif tanpa dampak substansial.
Ironisnya, Kabupaten Sumenep dikenal kaya akan sumber pangan lokal bergizi. Laut, ladang, dan hasil pertanian Madura seharusnya mampu menopang menu MBG yang sehat, variatif, dan bermutu. Jika realitas di lapangan justru menunjukkan menu yang dipertanyakan kualitasnya, maka persoalannya bukan pada ketersediaan bahan pangan, melainkan pada keseriusan tata kelola dan tanggung jawab pelaksana program.
MBG seharusnya menjadi investasi masa depan, bukan proyek penghabisan anggaran. Dan ketika menu yang disajikan di Pakandangan Barat memicu keluhan orang tua murid serta dugaan penyajian makanan tidak layak konsumsi, maka pertanyaan itu sah dan mendesak diajukan: siapa yang bertanggung jawab atas kualitas gizi dan keselamatan pangan balita dan anak-anak di daerah ini ?
Pewarta: HR
