KAB BEKASI, Globalindo.Net – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, dan sang ayah, HM Kunang, menjadi sorotan tajam publik dan kalangan antirasuah. Penangkapan berlangsung secara sangat tertutup dan tidak terdeteksi media saat proses masuk ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan.
Berdasarkan informasi terpercaya yang dihimpun, penyidik KPK melakukan langkah “senyap” dengan menggunakan akses non-utama saat memasuki gedung KPK untuk menghindari target lain yang tengah diburu. Ade Kuswara Kunang diketahui sudah berada di dalam gedung pada Jumat pagi hari.
Dalam penggerebekan tersebut, selain sang bupati, petugas juga mengamankan sang ayah dari kediamannya di Kabupaten Bekasi. Saat ini keduanya menjalani pemeriksaan intensif di dalam kompleks KPK.
Kasus yang menjerat Ade Kuswara Kunang terindikasi memiliki konstruksi perkara yang kompleks. Informasi dari sumber internal menyebutkan bahwa KPK mendeteksi adanya praktik suap terkait proyek-proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi serta dugaan pemerasan yang dilakukan oknum kejaksaan terhadap bupati dan keluarganya.
Dugaan pemerasan ini diduga dilakukan melalui tekanan yang dilakukan oknum kejaksaan kepada keluarga bupati agar memperoleh keuntungan tertentu. Di sisi lain, praktik suap terkait pengerjaan proyek juga diduga menjadi bagian dari rangkaian korupsi yang melibatkan sejumlah pihak dalam pemerintahan setempat.
Sumber menyebutkan bahwa ada kemungkinan besar bahwa Bupati Bekasi tidak hanya sebagai penerima suap tetapi juga bisa berperan sebagai pemberi dalam kasus ini. Hal ini menunjukkan potensi keterlibatan langsung dalam praktik korupsi yang melibatkan berbagai pihak di tingkat lokal maupun kejaksaan.
Penggeledahan dan Penyegelan Ruang Kerja
Sejumlah langkah pencegahan telah dilakukan oleh KPK untuk memastikan keamanan barang bukti. Pada Kamis malam (18/12/2025), tim penyidik menyegel beberapa ruangan strategis di lingkungan kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, termasuk ruang kerja bupati dan Kantor Dinas Budaya, Pemuda, serta Olahraga (Disbudpora).
Hingga saat ini, proses pemeriksaan masih berlangsung dan aparat penegak hukum sedang menunggu hasil analisis dari para tersangka serta saksi-saksi yang diperiksa. KPK memberi tenggat waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.
(JM – Red)
