BANDUNG, Globalindo.Net – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengambil langkah strategis untuk memberikan kompensasi kepada 336 juru parkir yang terdampak langsung pembangunan proyek Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung.
Kompensasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat terutama para juru parkir yang kehilangan tempat kerja karena lahan parkir mereka akan dialihfungsikan menjadi koridor BRT.
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengungkapkan bahwa pihaknya sampai saat ini masih menunggu jadwal sosialisasi resmi dari Kementerian Perhubungan, yang merupakan lembaga pemimpin dan pelaksana utama proyek BRT tersebut. “Terakhir kami melakukan rapat koordinasi di Balai Kota. Saat ini, kami masih menunggu kabar dari Kementerian Perhubungan terkait jadwal sosialisasi proyek BRT yang crucial ini,” ujar Erwin saat ditemui di Balai Kota Bandung, Rabu, 29 Oktober 2025.
Erwin menambahkan, Pemkot Bandung saat ini juga telah berkoordinasi intensif dengan Dinas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat guna mendukung proses kompensasi dan penyerapan juru parkir terdampak ke dalam program-program pemberdayaan ekonomi. “Dinas UMKM sudah siap memberikan pendampingan dan pelatihan agar para juru parkir tersebut dapat beradaptasi dan mendapatkan peluang baru di sektor usaha mikro,” tambahnya.
Sementara itu, Pemkot Bandung sedang menyiapkan skema kompensasi yang meliputi bantuan pelatihan kerja, pemberian modal usaha, serta alternatif pekerjaan lain yang bisa dimanfaatkan para juru parkir.
Langkah ini juga didasarkan pada komitmen pemerintah kota untuk mengurangi dampak sosial akibat pembangunan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan kualitas transportasi publik di Bandung.
Proyek BRT Bandung sendiri merupakan bagian dari upaya Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mewujudkan transportasi massal yang efisien, nyaman, dan ramah lingkungan.
Kehadiran BRT diharapkan dapat mengurangi kemacetan serta memperbaiki mobilitas warga kota dengan menyediakan jalur khusus bus yang terintegrasi.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung juga mengungkapkan, selain membangun sarana transportasi, pemerintah akan berfokus pada pelaksanaan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat, khususnya para juru parkir yang terdampak, dapat memahami manfaat jangka panjang dari proyek BRT ini.
Pemkot Bandung memastikan bahwa proses pembangunan BRT akan dilakukan dengan tetap memperhatikan hak dan kesejahteraan masyarakat terdampak agar transformasi transportasi di kota ini berjalan lancar tanpa menimbulkan permasalahan sosial yang serius.
(RF).
