BANDUNG, Globalindo.Net – Lonjakan kasus keracunan Program Makanan Bergizi Gratis di Jawa Barat tercatat mencapai 2.051 kasus dari total sebanyak 5000 lebih kasus serupa. Jabar merupakan provinsi dengan jumlah keracunan terbanyak.
Terbaru kasus keracunan MBG di Cihampelas Bandung Barat yang menimpa siswa di beberapa sekolah pada Rabu (24/9). Ratusan siswa dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas setelah sebelumnya mengalami pusing dan muntah-muntah.
Tingginya dampak keracunan MBG di Jabar membuat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi turun tangan dengan akan mengevaluasi program MBG di Jawa Barat.
Sejatinya Program Makanan Bergizi Gratis adalah program yang baik bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama bagi anak usia sekolah.
Program ini sudah berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu dengan menargetkan jutaan penerima manfaat hingga akhir 2025, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi UMKM, petani, dan nelayan.
Namun demikian dalam realisasinya program Makanan Bergizi Gratis tidak semulus yang diharapkan. Sepanjang September 2025 insiden keracunan MBG dilaporkan dari berbagai daerah mulai dari Cianjur, Garut, Tasikmalaya hingga Bandung Barat.
Tingginya angka keracunan akibat MBG di Jawa Barat yang sudah masuk kasus luar biasa ini membuat sejumlah aktivis menyerukan agar pemerintah segera mengevaluasi.
Pernyataan keras datang dari Ketua Presidium Corong Jabar, Yusuf Sumpena.SH.Spm, menurutnya MBG bukan hanya di evaluasi tapi anggaranya dialihkan untuk program subsidi sekolah gratis.
Maraknya keracunan akibat MBG membuatnya prihatin meskipun demikian dirinya mengapresiasi niat baik program tersebut.
“tetapi pelaksanaan dilapangan sangat rentan sekali, banyak kasus siswa keracunan makanan MBG.” Ujarnya kepada Globalindo, pada Kamis (25/9).
Terkait evaluasi program MBG, Yus menyampaikan masalah program Makanan Gizi Gratis ini butuh perhatian dan perlu di evaluasi serius oleh pemerintah dan DPR RI.
Kang iyus menegaskan dalam pelaksanaan MBG dilapangan diperlukan quality control higienis yang sangat ketat untuk sterilisasi dari hulu ke hilir selain itu sertifikasi penyelenggara sangat diperlukan agar betul2 sebuah perusahaan yang sudah profesional.
ditambahkan agar program MBG dikurangi sasaranya, program MBG lebih baik di prioritaskan untuk sekolah di daerah yang membutuhkan perbaikan gizi, dengan kriiteria sesuai sasaran, adapun di perkotaan sangat tidak efektif karena mereka keluarga mampu dan dirumahnya lebih baik dari menu MBG.
Sehingga diharapkan adanya efesiensi anggaran dari MBG dan bisa dialokasikan untuk subsidi bantuan siswa gratis disekolah swasta, sesuai keputusan (Mahkamah Konstitusi) MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 pada 27 Mei 2025 menyatakan bahwa negara wajib menjamin pendidikan dasar sembilan tahun (SD, SMP, SMA) secara gratis dan tanpa memungut biaya di semua satuan pendidikan baik negeri maupun swasta.
“Saya pikir Kedua2nya bisa berjalan jika pengaturan anggaran lebih efisien dan efektif,” pungkasnya.
Red
