Sumenep, Globalindo.net – Polemik permintaan salinan dokumen pendistribusian pupuk subsidi di Kabupaten Sumenep terus bergulir. Hingga kini, persoalan yang menyinggung dugaan ketidaksinkronan antara data kebutuhan, realisasi, serta distribusi pupuk belum mendapat kejelasan. Kondisi tersebut justru menimbulkan kesan saling lempar tanggung jawab antar pihak terkait.
Sejumlah kalangan menilai, ketidakselarasan antara surat keputusan Bupati Sumenep dengan realisasi distribusi di lapangan menjadi pintu masuk munculnya kecurigaan publik. Bahkan, isu adanya “mafia pupuk” yang bermain dalam pusaran praktik kotor juga semakin kuat terdengar.
Asmuni, aktivis muda Sumenep, menilai masalah ini bukan sekadar urusan administrasi. “Pupuk subsidi menyangkut hajat hidup petani. Kalau dokumen distribusi yang diminta saja sulit diakses, jelas ada yang janggal. Jangan sampai ada pihak-pihak yang menari di atas penderitaan petani,” tegasnya, Jumat (19/9/2025).
“Kami juga telah mengantongi data lain, jadi tolong jangan main-main,” imbuhnya.
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sumenep turut memberikan tanggapan. Salah satu pejabat mengatakan akan memberikan dokumen lainnya. “Kami akan melengkapi data apa saja yang diminta, nanti akan kami berikan,” jelas R (inisial.
Sementara itu, salah satu pengurus lainnya distributor juga angkat bicara.
“Iya biar mereka ada keinginan untuk bersama agar tidak semua menggantung ke saya dan tidak mau tanggung jawab,” ucapnya.
Kalau realisasinya tidak sinkron dengan kebutuhan petani, tentu akan muncul persoalan. Dalam forum bersama sebelumnya antara pemerintah, produsen, dan penyalur untuk mencari jalan keluar,” ungkapnya.
Asmuni menegaskan, persoalan ini harus segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut. “Semua pihak harus bertanggung jawab. Jangan saling menyalahkan atau menggantungkan urusan ke satu pihak saja. Kalau tidak ada kejelasan, petani yang paling dirugikan,” katanya.”
Pewarta: HR
