Viral….!!!!
Madura, Globalindo.net – Polemik mencuat usai pernyataan Kepala Bea dan Cukai Madura, Novian Darmawan, yang menyebut praktik upeti terjadi di seluruh nusantara bahkan di belahan dunia lain. Pernyataan tersebut menuai reaksi keras dari kalangan aktivis antikorupsi, Sehingga Praktisi turut mendukung aktivis yang akan melaporkan persoalan ini ke Komisi XI DPR – RI.
Menurut Praktisi Hukum Peradi Maduara Raya, Syaiful Bahri, S.H., pernyataan Kepala Bea dan Cukai Madura itu tidak pantas dilontarkan dan berpotensi mencederai Institusinya. Untuk itu, dirinya mendukung agar peroalan ini segera dilaporkan ke DPR – RI Komisi XI, Karena dinilai menormalisasi praktik pungutan liar yang merugikan negara dan masyarakat.
“Kami mendukung aktivis yang akan melakukan audiensi ke DPR – RI Komisi XI untuk menyampaikan keberatan atas ucapan itu, jika dianggap perlu panggil untuk menjelaskan dan mempertanggung jawabkan pernyataannya. Seorang pejabat negara semestinya memberi contoh yang baik, tetapi justru melontarkan pernyataan yang terkesan melegalkan mal-administrasi,” tegas ipung sapaan akrap, saat ditemui di Sumenep, Senin (25/8).
Lebih lanjut, Kata Ipung, Kenapa kami mendukung untuk dilaporkan ke Komisi XI..? karena dinilai memiliki kewenangan membahas kebijakan fiskal, pengawasan anggaran, hingga penguatan regulasi terkait bea dan cukai. Selain itu, komisi ini juga dikenal mendukung inovasi teknologi kepabeanan, mendorong relaksasi kebijakan bagi industri lokal, serta memperjuangkan pembagian dana bagi hasil cukai tembakau yang lebih adil.
Namun dalam hal ini, Pihaknya tidak sekadar menyoal ucapan kontroversial tersebut, tetapi juga ingin mendesak Dirjen Bea dan Cukai agar menegaskan komitmen dalam pemberantasan pungli.
“Upeti hanya menguntungkan segelintir oknum yang mencari keuntungan pribadi. Itu jelas mencederai kepercayaan publik terhadap bea dan cukai yang dipercayakan mempunyai kewenamgan ,” ujarnya.
Ia menambahkan, Bea dan Cukai seharusnya fokus membangun sinergi dengan aparat penegak hukum untuk menciptakan layanan kepabeanan yang lebih transparan dan efisien. Dengan begitu, investor dapat lebih percaya untuk mengembangkan kawasan industri dan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya Madura, dan jangan bertindak sebaliknya.
” Kontroversi ini akan terus bergulir menunggu langkah konkret DPR RI Komisi XI, dalam menindaklanjuti laporan aktivis terkait pernyataan Kepala Bea dan Cukai Madura,” Pungkasnya.
Sementara, Kepala Bea dan Cukai Madura, Novian Darmawan meski beberapa kali di hubungi tim awak media ini tetap bungkam,”
Pewarta: HR
