Masyarakat di wilayah kepulauan seperti Masalembu, Sepudi, Gayam, Raas, Arjasa, Kangayan, dan Sapeken selama ini dikenal sebagai masyarakat yang mandiri, tangguh, dan sabar dalam menghadapi berbagai keterbatasan. Namun, kesabaran itu tidak boleh disalah artikan sebagai ketidaktahuan. Mereka tahu dan sadar bahwa pembangunan belum merata, bahwa perhatian dari pemangku kebijakan masih sebatas laporan dan formalitas.
Sangat disayangkan jika seorang pemimpin wilayah, seperti camat, hanya menerima laporan dari staf tanpa pernah benar-benar meninjau langsung ke bawah. Bagaimana bisa memahami kebutuhan masyarakat jika tak pernah merasakan debu jalan, meraba denyut kehidupan di pelosok, atau menatap wajah para petani, nelayan, dan guru yang terus berjuang tanpa fasilitas memadai?
Masyarakat tidak menuntut yang muluk-muluk. Mereka hanya ingin agar para pemimpin benar-benar paham kondisi nyata, bukan hanya data di atas kertas. Pemahaman itu penting, sebab bagaimana mungkin sebuah wilayah bisa maju jika pemimpinnya tidak tahu apa yang sedang terjadi di lapangan?
Turun ke bawah, menyapa masyarakat, mendengar keluh kesah mereka, dan mencarikan solusi nyata adalah bagian dari tugas dan fungsi seorang camat. Jangan biarkan jabatan menjadi sekadar simbol, apalagi jika terkesan ‘diam di kantor, tidak paham daerah’. Itu bukan gaya kepemimpinan yang dibutuhkan masyarakat hari ini.
Kita ingin wilayah kepulauan ini maju dan sejajar dengan daerah lain. Tapi itu semua hanya bisa terjadi jika para pemangku kebijakan benar-benar menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara maksimal. Ini bukan sekadar harapan, tapi kebutuhan.
Sudah saatnya pemimpin tidak hanya terlihat saat seremoni, tapi hadir secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Karena sesungguhnya, jabatan itu bukan hak istimewa, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan—bukan hanya di dunia, tapi juga di hadapan Tuhan.
Oleh: Hariyanto, S.Pd
– Pemerhati Sosial dan Kepulauan
