CIREBON, JABAR
Globalindo.Net// Dugaan korupsi pembangunan Gedung Setda Kota Cirebon yang menelan anggaran sebesar Rp86 miliar APBD tahun 2016-2018 telah menyita perhatian publik dan mendapatkan sorotan tajam dari penggiat anti krupsi.
Salah satunya datang dari Ketua DPD LAKI Provinsi Jawa Barat, Khoirul Anwar, S.Pd.I., dalam siaran pers yang disampaikan kepada Redaksi Globalindo Jabar, Khoirul menyebut dugaan korupsi Pembangunan Gedung Setda Kota Cirebon telah mengusik rasa kesabaran drinya.
Dirinya tidak habis pikir bagaimana para penjahat APBD ini bisa lakukan kejahatan sedemikian leluasa mengkorupsi uang rakyat untuk pembangunan gedung.
“sebagai Wong Cirebon, saya tidak rela uang rakyat yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan kemaslahatan justru di tilep jadi bahan bancakan untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
Ketua DPD LAKI Provinsi Jawa Barat itu menyampaikan meskipun kasus ini sudah ditangani oleh pihak Kejari Kota Cirebon dan telah naik ke tahap penyidikan dengan pemeriksaan sekitar 20 saksi, namun dirinya tetap mewanti-wanti agar pihak kejaksaan serius dan transparan.
Pada tahapan ini menurutnya sangat rentan sekali karena ditenggarai ada tangan-tangan yang tidak terlihat (invisible hand) untuk mengatur jalannya penyidikan, namun sampai saat ini DPD LAKI Jabar masih melihat bahwa jalannya penyelidikan berlangsung sesuai traknya.
“kita percaya apa yang diilakukan oleh pihak Kejari Kota Cirebon dan tentunya kami sebagai aktivis anti krupsi akan terus memonitor proses di kejaksaan hingga proses persidangan.” Pungkas Khoirul.
Seperti diberitakan beberapa media diketahui Pembangunan Gedung Setda Kota Cirebon yang memiliki delapan lantai dengan nilai anggaran sebesar Rp86 miliar tengah dibidik oleh Kejari Kota Cirebon karena dugaan korupsi.
Kasus dugaan korupsi ini telah naik ke tahap penyidikan dan pihak kejaksaan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Kejari Kota Cirebon juga telah memeriksa sejumlah pihak terkait, termasuk perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan gedung.
Red
