WEST PAPUA – Globalindo.Net// Benny Wenda Presiden Pemerintah Sementara ULMWP menanggapi program Transmigrasi presiden RI Prabowo-Gibran dan Kabinet Merah Putih dengan pemindahan penduduk Jawa ke west Papua ancaman bagi teri-tori west Papua melalui pers rilis yang diterima media 04 November 2024
Presiden Wenda, mengatakan bahwa pertamanya ke Papua Barat, Penjahat Perang Prabowo Subianto melakukan perjalanan ke Merauke untuk mengawasi perkebunan ramah lingkungan yang menghancurkan jutaan hektar hutan hujan perawan. Hutan Papua Barat adalah paru-paru bumi.
Meskipun Anda belum pernah mendengar tentang Papua Barat sebelumnya, hutan kami memungkinkan Anda bernapas. Namun pemerintah yang mengaku mampu mengatasi perubahan iklim terus mendukung Indonesia ketika mereka menghancurkannya. Pemerintah Inggris baru-baru ini menandatangani ‘kesepakatan mineral penting’ dengan Indonesia, pada saat yang sama ketika penjajah berkomitmen untuk menghancurkan kawasan hutan yang lebih luas dari Wales. Merupakan lelucon yang tidak masuk akal jika Indonesia berbicara tentang ‘penguatan standar lingkungan hidup’ ketika negara tersebut meluncurkan program deforestasi terbesar dalam sejarah dunia. Pungkasnya
Wenda, menambahkan Bukan suatu kebetulan bahwa Prabowo mengumumkan program transmigrasi baru pada saat yang bersamaan dengan semakin intensifnya rezim penggundulan hutan ecocidal. Agenda kembar ini mewakili dua sisi kolonialisme Indonesia di Papua Barat: eksploitasi dan pemukiman.
Indonesia hanya menginginkan sumber daya Papua Barat; mereka tidak menginginkan rakyat kita. Kekayaan Papua Barat – gas dari Teluk Bintuni, tembaga dan emas dari tambang Grasberg, minyak sawit dari Merauke – telah disedot dari tanah kami selama enam dekade, sementara masyarakat kami digantikan oleh pemukim Jawa yang setia kepada Jakarta.
Dan apa yang telah diberikan kepada Papua Barat, sebagai imbalan atas pencurian sumber daya dan penghancuran hak asasi kita? Lebih dari 500.000 warga West Papua telah terbunuh sejak genosida yang terjadi di Indonesia dimulai pada tahun 1963. Meskipun Indonesia membiayai pembangunan barunya dari minyak kelapa sawit dan emas serta menghangatkan masyarakatnya dengan gas Papua Barat, Papua Barat masih merupakan provinsi termiskin di Indonesia.
Setiap elemen di Papua Barat sedang dihancurkan secara sistematis: tanah kami, masyarakat kami, identitas budaya Melanesia kami. Inilah sebabnya mengapa tidak cukup hanya berbicara tentang Act of No Choice pada tahun 1969: pelanggaran terhadap penentuan nasib sendiri terus terjadi, diperbarui dengan setiap program pemukiman baru, tindakan keras polisi, atau pembangunan ramah lingkungan. Tambahnya
Presiden Wenda, menambahkan bahwa kami tidak akan menyerah untuk membiayai ketahanan pangan penjajah melalui penghapusan hutan leluhur kami. Papua Barat bukanlah dapur Indonesia. Saya mendukung dan memuji mahasiswa Papua yang menentang program pemukiman ilegal di Indonesia. Pemerintah sementara ULMWP berdiri di belakang Anda. Tegasnya
Ia menambahkan Kami akan terus melakukan perlawanan sampai kami akhirnya diizinkan untuk menggunakan hak yang diberikan Tuhan untuk menentukan nasib sendiri. Tutupnya
Jurnalis : Dano Tabuni. Editor:Purwati
